PURWOKERTO – Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan wawasan praktis ke dalam lingkungan akademik. Pada Jumat, 6 Maret 2026, telah dilaksanakan Kuliah Dosen Praktisi yang mengangkat tema krusial, “Birokrasi dan Governansi Publik”, bertempat di Ruang Auditorium Lantai 3, Gedung FISIP UNSOED.
Hadir sebagai pembicara utama adalah Assoc. Prof. Dr. Julizar Idris, S.E., M.Si. Selain sebagai akademisi, beliau membawa perspektif industri yang kental selaku Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) dan Dosen Pascasarjana STIA Banten. Acara ini dibuka oleh Dekan FISIP UNSOED Prof. Dr. Slamet Rosyadi., M.Si, dan Acara ini dimoderatori oleh dosen internal dengan audiens mahasiswa baik dari program sarjana, magister dan doktor dari Prodi Administrasi Publik, yang antusias menggali realitas tata kelola publik di Indonesia.
Menakar Realitas: Antara Regulasi dan Tuntutan Digital
Dalam sesi pembukanya, Dr. Julizar memaparkan tantangan eksistensial yang dihadapi birokrasi modern. Beliau menggarisbawahi adanya kontradiksi antara proses pelayanan yang sering dianggap lambat dengan tuntutan masyarakat akan layanan berbasis digital yang serba cepat.
“Governansi ada pada kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. BIrokrasi dan Governansi merupakan jantung di kehidupan suatu negara Dimana BIrokrasi diibaratkan sebagai “mesin” dan governansi sebagai “nahkoda”. papar beliau di hadapan para mahasiswa.
Beliau menjelaskan empat fokus utama reformasi birokrasi saat ini: (1) Penataan Kelembagaan: Melakukan restrukturisasi agar organisasi lebih efisien dan tidak tumpang tindih. (2) SDM Aparatur: Menekankan pada peningkatan kompetensi dan penerapan sistem merit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). (3) Akuntabilitas Kinerja: Peralihan menuju evaluasi berbasis hasil (performance-based) bukan sekadar administratif. (4) Digitalisasi Layanan: Transformasi menyeluruh melalui pemanfaatan teknologi informasi.
BUMN dalam Pusaran Governance
Satu hal yang menarik dalam kuliah ini adalah pembahasan mendalam mengenai posisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam sistem tata kelola negara. Dr. Julizar menegaskan bahwa BUMN bukan sekadar entitas bisnis pencari laba, melainkan instrumen kebijakan publik yang berfungsi sebagai agen pembangunan dan penstabil ekonomi nasional.
Namun, posisi ini membawa konsekuensi kompleks berupa “Dualitas Karakter”: Karakter Birokrasi: BUMN tetap hierarkis, regulatif, tunduk pada aturan negara, dan diaudit secara ketat. Dan Karakter Bisnis: Di sisi lain, BUMN dituntut untuk tetap kompetitif, berorientasi pasar, dan menjaga profitabilitas.
Dilema ini sering kali memicu konflik tujuan antara mengejar keuntungan (profit) dengan menjalankan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation).
Membangun Kolaborasi dan Masa Depan Governance
Menutup paparannya, Dr. Julizar mengajak mahasiswa untuk memahami pentingnya Collaborative Governance. Model ini mengedepankan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (multi-stakeholder), pembangunan kepercayaan (trust building), serta pengambilan keputusan bersama untuk mengatasi masalah publik yang kompleks.
Beliau juga mengingatkan pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang mencakup lima prinsip utama: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran (Fairness) guna meminimalisir risiko intervensi politik dan moral hazard di tubuh birokrasi maupun BUMN. Acara yang berlangsung dari pukul 08.30 WIB ini diharapkan dapat membekali mahasiswa Administrasi Publik FISIP UNSOED dengan pemikiran kritis dalam menghadapi kompleksitas tata kelola pemerintahan di masa depan.
