Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman menyelenggarakan Konsultasi Publik untuk Penulisan Naskah Pedoman Penilaian Hak Asasi Manusia Terhadap Pemerintah Daerah pada Kamis, !9 September 2024. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan masukan atas konsep Penilaian HAM, termasuk indikator terhadap Pemerintah Daerah yang sedang disusun Tim Penilaian HAM.
Komisioner Komnas HAM RI sekaligus Ketua Tim Penilaian HAM Anis Hidayah, S.H., M.H. hadir sebagai narasumber kegiatan. Ketua Laboratorium Ilmu Politik, FISIP UNSOED, Ahmad Sabiq, M.A didapuk sebagai penanggap. Bertempat di ruang sidang FISIP UNSOED, acara ini dibuka oleh Dekan FISIP UNSOED Dr. Wahyuningrat, M.Si dan dihadiri oleh akademisi, perwakilan aparat pemerintah, dan Civil Society Organizations di Banyumas.
Anis Hidayah menjelaskan bahwa saat ini Komnas HAM sedang menyusun instrumen penilaian pelaksanaan HAM pemerintah pusat, pemerintah daerah dan korporasi, harapannya di tahun 2027 penilaian HAM tersebut bisa terlaksana.
Ahmad Sabiq mengapresiasi Upaya Komnas HAM Menyusun pedoman penilaian pelaksanaan HAM. Menurutnya pedoman tersebut penting karena prinsip-prinsip HAM harus diimplementasikan secara konkret. Ahmad Sabiq menggarisbawahi fokus penilaian pada kelompok rentan, inklusivitas layanan dasar, pentingnya bantuan hukum, dan pengukuran partisipasi Masyarakat. Ahmad Sabiq juga memberikan masukkan bahwa tidak semua indikator memiliki dampak yang sama terhadap situasi HAM oleh karena itu pedoman perlu menggunakan sistem pembobotan untuk setiap indikator.
Salam FISIP! Salam solidaritas!