Purwokerto, 28 Mei 2025 — Program Studi Hubungan Internasional Universitas Jenderal Soedirman (HI Unsoed) bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) sukses menyelenggarakan webinar bertajuk “Teka-Teki Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Presiden Prabowo Subianto.” Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kolaborasi akademik yang bertujuan untuk mendukung pengembangan keilmuan Hubungan Internasional di Indonesia melalui pembahasan isu-isu strategis kontemporer.
Acara yang terbuka untuk umum ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi lintas universitas, jurnalis media nasional, hingga mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Webinar ini sekaligus menjadi ruang diskusi awal dari rangkaian kegiatan seminar bersama yang akan diselenggarakan secara bergiliran oleh HI Unsoed, BRIN, dan AIHII, dengan tema yang senantiasa mengangkat dinamika terkini dalam studi Hubungan Internasional, khususnya dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia.
Webinar secara resmi dibuka oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, yang diwakili oleh Wakil Dekan I Bidang Akademik, Prof. Dr. Slamet Rosyadi, M.Si. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya diskusi ilmiah yang tidak hanya bersifat reflektif, tetapi juga kontributif dalam membaca arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan, terutama dalam masa transisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Latar belakang penyelenggaraan webinar ini didasari oleh meningkatnya urgensi bagi Indonesia untuk mempertegas posisinya di tengah dunia internasional yang mengalami pergeseran besar, dari tatanan global berbasis aturan menuju pendekatan yang lebih transaksional dan berbasis kekuatan. Dalam konteks ini, webinar ini hadir sebagai respon akademik terhadap kemungkinan perubahan paradigma dalam kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Webinar menghadirkan tiga pembicara kunci dari kalangan akademisi dan peneliti senior. Diskusi ini dimulai dengan pemaparan oleh Nuriyeni Kartika Bintasari, M.A., Ph.D. yang merupakan Ketua Jurusan HI Unsoed, dengan topik “Politik Luar Negeri Indonesia Era Prabowo Subianto: Analisis Perspektif Feminist Foreign Policy”. Dalam paparannya, beliau menggunakan perspektif Feminist Foreign Policy dan menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai kesetaraan gender dan kemanusiaan dalam arsitektur kebijakan luar negeri. Beliau juga menggarisbawahi bahwa di tengah dominasi pendekatan pragmatis dan realistis, pendekatan berbasis hak, akses sumber daya, dan representasi gender cenderung terpinggirkan. Beliau kemudian mengangkat pertanyaan kritis: “apakah mungkin bagi Indonesia mengadopsi kebijakan luar negeri yang inklusif dan berbasis nilai, di tengah narasi kekuatan militer dan kepentingan nasional yang semakin kuat?” yang membuat diskusi dengan topik ini menarik untuk dibahas lebih dalam.
Diskusi kemudian dilanjutkan oleh Pembicara Kedua, yaitu Prof. Aleksius Jemadu, yang merupakan Guru Besar Politik Internasional dari Universitas Pelita Harapan. Dalam paparannya, Prof. Aleksius lebih menyoroti kecenderungan personalistik dalam kebijakan luar negeri Indonesia di era Presiden Prabowo. Menurut Prof. Aleksius, latar belakang militer Presiden Prabowo dapat mempengaruhi gaya diplomasi Indonesia yang lebih hands-on, pragmatis, dan mungkin mengarah pada penguatan kerja sama ekonomi dengan Tiongkok. Dalam konteks persaingan kekuatan global dan tatanan internasional yang semakin transaksional, Indonesia perlu menyesuaikan strategi bebas-aktifnya. Tantangan seperti posisi Indonesia dalam ASEAN dan BRICS, serta rivalitas AS–Tiongkok, turut menjadi perhatian utama.
Paparan terakhir disampaikan oleh Dr. Athiqah Nur Alami, yang merupakan Ketua Pusat Riset Politik BRIN, dengan mengambil topik “Strategi Politik Luar Negeri Indonesia era Presiden Prabowo dalam Navigasi Geopolitik di Indo-Pasifik”. Dalam paparannya, Dr, Athiqah menyoroti strategi politik luar negeri Indonesia dalam merespons dinamika kawasan Indo-Pasifik, khususnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat strategi hedging yang mencakup pencegahan konflik, diplomasi aktif, dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) untuk menopang posisi strategisnya. Beliau juga menekankan pentingnya peran ASEAN dan inisiatif kawasan sebagai sarana memperkuat posisi tawar Indonesia dalam percaturan geopolitik global.
Diskusi berjalan dinamis dan menghasilkan sejumlah benang merah penting. Pertama, kebijakan luar negeri Indonesia ke depan diprediksi akan sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan Presiden Prabowo, dinamika kekuatan besar dunia, serta perubahan lanskap geopolitik yang semakin cair. Kedua, berbagai tantangan global seperti konflik di Laut Cina Selatan, dinamika keanggotaan dan arah BRICS, serta potensi dominasi hegemoni oleh kekuatan besar menjadi faktor eksternal yang harus direspon secara cermat dan adaptif. Ketiga, pentingnya menjaga keseimbangan antara pendekatan realistis dengan nilai-nilai normatif dan inklusif dalam diplomasi Indonesia.
Melalui webinar ini, para peserta diharapkan memperoleh wawasan baru serta mampu memetakan tantangan dan peluang dalam kebijakan luar negeri Indonesia pasca transisi kepemimpinan nasional. Diharapkan pula forum ini dapat menjadi wadah berkelanjutan bagi pertukaran gagasan, kolaborasi riset, dan kontribusi akademik terhadap formulasi kebijakan luar negeri Indonesia yang adaptif, inklusif, dan strategis di tengah tatanan dunia yang terus berubah.
Webinar ini menjadi kontribusi nyata terhadap pencapaian SDG 4, 5, 16, dan 17, karena tidak hanya memperkuat pendidikan dan kesadaran geopolitik masyarakat akademik, tetapi juga mendorong inklusivitas gender dalam diplomasi, memperkuat kelembagaan yang adaptif dan kolaboratif, serta mendorong pengambilan keputusan berbasis pengetahuan dan nilai-nilai global.
Kontributor: Shabila Prameyswari