Purwokerto, 4 Februari 2025 – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) mencatat sejarah baru dengan dikukuhkannya empat dosen sebagai Guru Besar dalam sebuah prosesi di Graha Widyatama Prof. Rubiyanto Misman. Keempat Guru Besar tersebut adalah Prof. Dr. Bambang Tri Harsanto, M.Si. (Ilmu Manajemen Pembangunan Wilayah), Prof. Dr. Muslih Fauzanudin (Ilmu Manajemen Pelayanan Publik), Prof. Dr. Mite Setiansah, M.Si. (Ilmu Media dan Komunikasi), dan Prof. Dr. Wahyuningrat, M.Si. (Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik).
Prosesi pengukuhan diawali dengan arak-arakan yang unik dan meriah. Keempat Guru Besar diarak menggunakan odong-odong, diiringi alunan musik perkusi dari UKM Hooligan, menempuh perjalanan dari halaman FISIP menuju Graha Widyatama. Tradisi ini menjadi simbol semangat akademik dan kebersamaan sivitas akademika FISIP dalam menyambut pencapaian luar biasa tersebut. Dengan pengukuhan ini, jumlah Guru Besar FISIP meningkat signifikan dari 8 orang pada tahun 2023 menjadi 13 orang pada tahun 2024, menandai perkembangan pesat dalam kualitas akademik di fakultas ini.
Dekan FISIP, Prof. Dr. Wahyuningrat, M.Si., menyampaikan bahwa pencapaian ini harus menjadi motivasi bagi para dosen lainnya untuk terus mengembangkan kapasitas akademik dan mencapai jenjang tertinggi dalam dunia pendidikan. “Kami berharap momentum ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan di FISIP tetapi juga mendorong inovasi dalam penelitian dan kebijakan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya. Dengan komitmen yang kuat terhadap pendidikan berkelanjutan, FISIP Unsoed semakin siap berkontribusi dalam mencetak generasi unggul dan mewujudkan visi sebagai institusi akademik terdepan.
Orasi Ilmiah pertama disampaikan oleh Prof. Dr. Bambang Tri Harsanto, M.Si. yang berjudul “Strategi Kerjasama Antar Daerah yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Keberhasilan Otonomi Daerah di Indonesia”. Dalam pidatonya, beliau menjelaskan bahwa tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam agenda pembangunan dan pengelolaan wilayah, namun muncul sentimen primordial, konflik, serta kesalahan paradigma dalam implementasinya. Beliau mengungkapkan bahwa pelaksanaan otonomi masyarakat perlu adanya kerjasama antar daerah dalam pelaksanaannya beserta saran yang ia berikan yakni: 1) otonomi daerah ditempatkan pada tingkat provinsi, 2) perlunya pemberian insentif daerah yang berhasil dalam kerjasama, 3) perlu dukungan pemerintah dalam pendanaan serta peraturan perundang-undangan.
Orasi Ilmiah selanjutnya disampaikan oleh Prof. Dr. Muslih Faozanudin, M.Sc. yang mengangkat judul “Membangun Pelayanan Publik yang Inklusif dan Bermanfaat di Era Digital”. Beliau menjelaskan kan mengenai pelayanan publik pada era digital yang memiliki dampak positif dan dampak negatif serta adanya tantangan digitalisasi pelayanan publik. Adanya tantangan ini, pelayanan publik sudah seharusnya mulai didesain agar teknologi dapat meningkatkan layanan hidup bagi masyarakat. Dalam membangun sistem pelayanan publik yang bermartabat, pemerintah masih memiliki tantangan lainnya seperti rendahnya literasi masyarakat dan tidak meratanya teknologi. Beliau menyarankan bahwa pemerintah tidak seharusnya bekerja sendiri, tentu butuh kerjasama dengan instansi swasta dan masyarakat agar memunculkan pelayanan publik yang merata serta dapat diakses seluruh khalayak dengan memenuhi hak-hak masyarakat.
Penyampaian orasi Ilmiah dilanjutkan lagi oleh Prof. Dr. Mite Setiansah, S.IP., M.Si. dengan judul “Ilusi Komunikasi dalam Perspektif Helical Model : Dinamika Interaksi Manusia dan Tantangan Literasi Digital”. Dalam pidatonya, beliau berpendapat bahwa masalah terbesar dalam komunikasi adalah ilusi bahwa telah melakukan komunikasi dengan baik. Beliau mengungkapkan bahwa Model Helical komunikasi pada ilusi komunikasi menekankan bahwa komunikasi bukanlah peristiwa tunggal, namun berkelanjutan serta adaptasi adalah kunci Model Helical ini. Beliau memperkenalkan modifikasi dari pendekatan tersebut, yakni Model Mite Helical, modifikasi ini dibentuk untuk membangun komunikasi yang lebih bermakna dengan pemfokusan dalam aspek message, interaction, transaction, dan evaluation.
Terakhir, orasi ilmiah disampaikan oleh Prof. Dr. Wahyuningrat, M.Si. yang berjudul “Transformasi Keseimbangan Kerja dan Kehidupan : Paradigma Baru dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia Sektor Publik”. Beliau menyampaikan bahwa transformasi digital dan perubahan dinamika kerja global telah membawa dampak signifikan sumber daya manusia dalam sektor publik semakin mendesak setelah COVID-19. Beliau menjelaskan bahwa pengembangan work life belance perlu adanya implementasi dengan pembuatan kebijakan, penguatan digitalisasi, pengembangan kapasitas SDM, serta transformasi budaya yang dapat menciptakan work life balance yang efektif.
Rektor Universitas Jenderal Soedirman Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc. Agr., IPU., ASEAN Eng. Dalam sambutannya mengatakan, saat ini Universitas Jenderal Soedirman memiliki 164 Guru Besar dan 119 diantaranya adalah profesor aktif. Data tersebut menunjukkan bahwa hampir 10% dosen Universitas Jenderal Soedirman memiliki gelar Profesor atau Guru Besar. Universitas Jenderal Soedirman berkomitmen dan optimistis dalam visi dan misinya membangun sumnber daya pedesaan. “pemikiran para Profesor yang baru dikukuhkan ini tentunya akan semakin memperkokoh Universitas Jenderal Soedirman sebagai pusat pengembangan sumber daya pedesaan dan kearifan lokal melalui ke khasan ilmu dari para beliau…” lanjutnya.
Pencapaian ini memiliki relevansi kuat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 4: Pendidikan Berkualitas. Dengan bertambahnya jumlah Guru Besar, diharapkan standar akademik di FISIP semakin meningkat, terutama dalam bidang penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Keberadaan para profesor ini juga akan membuka peluang lebih luas bagi mahasiswa untuk mendapatkan bimbingan dari akademisi terbaik, sekaligus meningkatkan daya saing lulusan di tingkat nasional maupun internasional.
Penulis :
Erwin Sunaryo
Talitha Faisa Rezqita
Dimas Ikhwani