Lingkar Kajian Banyumas (LKB) FISIP Unsoed berkolaborasi dengan Navigator Research Strategic menggelar Rilis Hasil Penelitian dan Diskusi Publik Evaluasi Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Kecamatan Cilongok), Kamis 22 September 2022 di Aula Kantor Kecamatan Cilongok. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi penanganan kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Paparan hasil penelitian disampaikan Direktur Navigator Research Strategic, Novita Sari dan Direktur Lingkar Kajian Banyumas FISIP Unsoed, Sarif Hidayat.
Sarif Hidayat mengatakan, mengacu data Bapedalitbang Kabupaten Banyumas penduduk Kabupaten Banyumas yang masuk kedalam DTKS per Maret 2022 berjumlah 1.139.985 jiwa. Sedangkan total jumlah penduduk Kabupaten Banyumas adalah 1.789.630 jiwa. “Hal ini mengindikasikan sebesar 63,7% warga Kabupaten Banyumas masuk dalam kategori pra sejahtera,” jelas dia.
Direktur Navigator Research Strategic Novita Sari mengatakan, ada temuan menarik dari pendataan DTKS. Terdapat dua desa di Kecamatan Cilongok jumlah penduduk yang masuk dalam DTKS lebih banyak daripada jumlah penduduk di desa tersebut. Menurutnya, temuan tersebut jadi indikator nyata bahwa pendataan DTKS selama ini bermasalah. Padahal DTKS adalah acuan pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan sosial.
Penelitian yang dilakukan, juga mengevaluasi pemberian bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga pemerintah daerah. “Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa program bansos sudah tepat sasaran sebesar 63%. Adapun masyarakat yang menyatakan tidak tepat sasaran sebesar 37%. Hal tersebut dikarenakan, masih ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi tidak mendapatkan bansos dan masyarakat yang tidak layak menerima bantuan justru mendapatkan bansos. Hal ini yang menyampaikan adalah para penerima manfaat sehingga ini harus menjadi perhatian serius. ” ucapnya.
Novita Sari menyampaikan dari hasil penelitian yang dilakukan, tim peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan agar penanganan kemiskinan di Kabupaten Banyumas bisa lebih baik lagi. Pertama adalah perbaikan tata kelola data agar program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan tepat sasaran. Selanjutnya Pemerintah Daerah (kabupaten hingga desa) diberi kewenangan untuk ikutterlibat dalam menetapkan DTKS, tidak hanya pada tahap pengusulan saja. Selain itu, pengentasan kemiskinan perlu menjadi program prioritas Kabupaten Banyumas.
Sementara itu, Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono yang turut hadir dalam rilis hasil penelitian dan diskusi publik tersebut mengatakan, untuk pendataan DTKS memang masih perlu banyak pembenahan. Oleh karena itu ia tidak menampik, bahwa kondisi di lapangan untuk DTKS memang carut marut.
Semoga evaluasi dan diskusi publik ini mampu memberikan kontribusi bagi kebijakan di Kabupaten Banyumas.
Salam FISIP! Salam solidaritas!