Change Font Size

Change Screen

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

Kekuasaan Adat di Minangkabau Pasca Orde Baru Melalui Wali Nagari Sebagai Kepala Pemerintahan Desa di Provinsi Sumatera Barat

标题Kekuasaan Adat di Minangkabau Pasca Orde Baru Melalui Wali Nagari Sebagai Kepala Pemerintahan Desa di Provinsi Sumatera Barat
Publication TypeStudent Thesis
AuthorsHakim, Zainul
Call NumberPOLS.279
PublisherUniversitas Jenderal Soedirman
Place PublishedPurwokerto, Jawa Tengah
Year of Publication2013
Date Published06/2013
Abstract

Penelitian ini membahas tentang kekuasaan adat di Minangkabau pasca
Orde Baru melalui peran wali nagari sebagai kepala pemerintahan desa di Provinsi Sumatera Barat.Hasil penelitian menunjukan bahwa a) Ketika era otonomi daerah muncul dengan ditandai munculnya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, peluang tersebut dimanfaatkan oleh Sumatera Barat dengan adanya gerakan “baliak ka nagari” (kembali ke nagari) dengan adanya Perda Sumbar No. 9 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. b) Kekuasaan adat di Minangkabau berbentuk nagari ini unik, karena di dalam nagari terdapat unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kondisinya berbentuk seperti negara, bahkan dapat dikatakan seperti “republik kecil”. c) Kekuasaan adat di Minangkabau melalui peran wali nagari sebagai kepala pemerintahan desa/lokal tidak sepenuhnya berjalan optimal. Peran wali nagari dulu adalah sebagai pemimpin adat sekaligus sebagai pemimpin pemerintahan di nagari.Ketika zaman Orde Baru, peran wali nagari ditiadakan karena diganti dengan pemerintahan desa.Saat ini pasca Orde Baru, peran wali nagari lebih dominan pada pemimpin administrasi pemerintahan nagari.

Keywords”baliak ka nagari”, Kekuasaan Adat Minangkabau, Peran wali nagari, Politik dan Pemerintahan Desa
Type of WorkUndergraduate Thesis
Citation Key1191
You are here