Change Font Size

Change Screen

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

Analisis Konflik Politik dan Resolusi Pedagang Pasar Tiban dengan Pemerintah Kota Pekalongan

标题Analisis Konflik Politik dan Resolusi Pedagang Pasar Tiban dengan Pemerintah Kota Pekalongan
Publication TypeStudent Thesis
AuthorsAdhiarta, Bagus Rizky
Call NumberPOL.388
Other NumbersF1D010009
PublisherUniversitas Jenderal Soedirman
Place PublishedPurwokerto, Jawa Tengah Indonesia
Year of Publication2015
Date Published06/2015
Publication LanguageIndonesian
Abstract

Penelitian ini berjudul “Analisis Konflik Politik dan Resolusi Pedagang Pasar Tiban dengan Pemerintah Kota Pekalongan”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan tentang tahapan perkembangan konflik yang terjadi antara pedagang pasar tiban dengan Pemerintah Kota Pekalongan pasca diterapkanya kebijakan relokasi dan ketertiban umum di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, serta tercapainya resolusi. Penelitian ini juga menjelaskan faktor – faktor yang mendukung dan menghambat dalam proses resolusi konflik antara pedagang pasar tiban dan Pemerintah Kota Pekalongan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, serta teknik penetapan informan menggunakan purposive sampling. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi data untuk menjamin validitas data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis hubungan interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2013 mengenai Ketertiban umum yang merujuk pada relokasi pedagang pasar tiban tidak sejalan dengan keinginan masyarakat, khususnya bagi pedagang pasar tiban sehingga penerapan perda tersebut menimbulkan konflik politik. Dalam hal ini, pedagang pasar tiban mempunyai kepentingan ekonomi, sedangkan Pemerintah Kota Pekalongan mempunyai kepentingan politik. Kondisi tersebut menimbulkan adanya kebuntuan komunikasi diantara pedagang pasar tiban dan Pemerintah Kota Pekalongan, sehingga keduanya melakukan penggalangan dukungan dengan modal sosial dan modal politik. Meskipun Pemerintah Kota Pekalongan melakukan tindakan koersif terhadap pedagang pasar tiban namun belum tercapai kesepakatan sehingga Pemerintah Kota Pekalongan melakukan kesepakatan tertentu dengan pedagang pasar tiban sebagai bentuk resolusi konflik. Faktor pendukung yang mendorong tercapainya resolusi adalah adanya mediator dalam konflik pasar tiban dan adanya pembentukan Tim Teknis. Adapun faktor penghambat dalam tercapainya resolusi adalah adanya perbedaan kepentingan antara pedagang pasar tiban dengan Pemerintah Kota Pekalongan dan adanya kebuntuan komunikasi diantara pihak – pihak yang berkonflik.

Keywordskebijakan publik, Konflik Politik, konsensus politik, Pemerintah Kota
Type of WorkUndergraduate Thesis
Citation Key2272
You are here