Pandemi Covid-19 secara nyata merupakan salah satu bentuk disrupsi yang pada posisinya tidak hanya memberikan kegaduhan pada sektor ekonomi maupun sektor kesehatan, tetapi juga memberikan kegaduhan pada eksistensi dan keberlanjutan organisasi publik. Organisasi publik pada posisinya harus mampu beradaptasi secara cepat, karena hanya mereka yang mampu beradaptasi yang akan bertahan. Era disrupsi dengan perkembangan big data pada posisinya harus mampu memunculkan era rekonsialisasi bagi organisasi publik Indonesia dengan segala perubahan yang terjadi. Dengan rekonsialisasi ini maka birokrasi tidak akan lagi tergagap-gagap atau tertatih-tatih dengan berbagai dinamika perubahan dan mampu bergerak secara agile.
Pada webinar yang diadakan oleh Universitas Jenderal Soedirman pada hari Sabtu, 6 November 2021, dengan topik pembahasan “Administrasi Publik di Era Disrupsi, Birokrasi Masa Depan Memanfaatkan Big Data”, memberikan titik sadar dan garis nyata bahwa disrupsi dan big data merupakan kondisi yang harus dihadapi, tidak bisa dihindari dan harus mampu dikelola secara maksimal oleh birokrasi. Sesi Diskusi Pertama ini diadakan dalam rangka tidak hanya merespon kondisi yang terjadi saat ini, namun juga merupakan usaha para akademisi dan mahasiswa untuk belajar dan memahami langkah yang tepat dalam pengelolaan era disrupsi dan big data. Kami menyadari bahwa akademisi dan mahasiswa tidak hanya bisa menuntut perubahan kepada birokrasi tanpa ikut belajar dan memberikan arahan futuristik.
Pada posisinya, para ahli pun memberikan poin-poin dan langkah penting dalam pemaparan materinya tentang topik tersebut, dimana Pembicara Pertama yaitu Bapak Muhammad Yusuf, Ph.D memberikan gambaran besar tentang big data Indonesia yang pada posisinya sudah berlangsung lama namun belum pada kondisi ideal. Dalam pemaparannya, beliau memberikan gambaran lebih lanjut tentang penggunaan dan pengembangan tools dalam memperoleh knowledge. Sementara Pembicara Kedua yaitu Bapak Rino Nugroho, Ph.D yang dalam pemaparannya menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa pentingnya digital goverment yang pada posisinya tidak hanya memberikan Descriptive Analysis “what happened?” namun sudah harus pada tatanan Prescriptive Analysis “what do we need to do?”.
Di akhir sesi diskusi pagi tersebut, keduanya sepakat bahwa Indonesia mampu membangun kapasitas birokrasinya di era disrupsi melalui big data walaupun banyak hal yang harus diselesaikan.
Selain mengadakan sesi pertama webinar dengan para narasumber, terdapat pula sesi kedua yaitu pemaparan materi Selected Paper yang akan dipresentasikan untuk pemilihan 3 Best Presenter. Selected Paper tersebut meliputi:
Sesi 1 Presentasi: Moderator Hera.
- Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh Birokrasi : Sebuah Langkah Untuk Agenda Reformasi Birokrasi. Disampaikan oleh Irma Nurul Fastikah, S.STP.
- Big Data Untuk Perencanaan Pembangunan Desa. Disampaikan oleh Adi Assegaf dan Edi Sugiarto.
- Disrupsi Birokrasi dan Manajemen ASN Era Revolusi Industry 4.0. Disampaikan oleh Tarsum Efendi dan FX. Sunaryanta.
- Big Data Dan Urgensi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Terhadap Dasar Kebijakan Pemutakhiran Data Mandiri ASN Dan Non ASN Pada Aplikasi My SAPK . Disampaikan oleh Fendi Harmono.
Sesi 2 Presentasi: Moderator Vania Ardiesta Ikaputri
- Optimalisasi Teknologi Pada Instansi Pemerintah dalam Pelayanan Publik di Era Disrupsi “Inovasi Izin Penelitian Di Kabupaten Purbalingga”. Disampaikan oleh Ardian Sulistiyo.
- Big Data Dalam Media Sosial: Text Mining Respon Pengguna Twitter Pada Situasi Pandemi Covid-19 Dan Pemanfaatannya dalam Pengambilan Kebijakan Publik. Disampaikan oleh Titik Wahyuningsih, S.Si.
- Reformasi Birokrasi di Era Disrupsi (Mewujudkan Sistem Kerja yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel). Disampaikan oleh Saut Maruli Pasaribu.
- Administrasi Publik di Era Disrupsi, Birokrasi Masa Depan dengan Memanfaatkan Big Data dalam Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Disampaikan oleh Sigit Purwoko.
