Change Font Size

Change Screen

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

'Kaca Benggala' Partai Desimal

'Kaca Banggala' Partai Desimal
Oleh : Ahmad Sabiq, MA (Dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat, 14 September 2012)
Sebanyak 12 partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2014 dinyatakan gugur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tidak memenuhi kualifikasi awal dalam seleksi administrasi (Kedaulatan Rakyat, 12/9). Parpol-parpol tersebut tidak lolos karena tidak menyerahkan 17 dokumen yang disyaratkan KPU. Ke-12 partai yang tak lolos itu adalah Partai Pemuda Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Pelopor, Partai Republiku Indonesia, Partai Islam, Partai Aksi Rakyat, Partai Merdeka, Partai Patriot, Partai Barnas, Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia, dan Partai Matahari Bangsa. Dengan adanya keputusan itu, dari keseluruhan 46 parpol pendaftar peserta pemilu di KPU, hanya 34 diantaranya yang berhak ikut tahapan verifikasi selanjutnya.

Keputusan KPU yang tidak meloloskan 12 parpol mendapat respon yang cukup keras dari salah satu partai tersebut yakni Partai Pemuda Indonesia. Mereka menyatakan tidak terima dan bermaksud mengajukan gugatan kepada KPU. Menurut hemat penulis, pencoretan 12 parpol ini merupakan langkah yang sudah tepat. Sebab parpol-parpol itu telah terbukti, hanya untuk memenuhi dokumen persyaratan pendaftaran saja tidak mampu. Tentu tak terbayangkan bagaimana jadinya kalau mereka ikut pemilu. Selain itu bila kita mau sedikit menengok kebelakang, kesemuanya adalah partai -partai yang sudah selesai menjalani uji publik pada pemilu sebelumnya dan telah mendapatkan predikat sebagai partai “desimal”. Yakni partai yang perolehan suaranya dibawah 1 persen alias partai nol koma (Haris 2009).

Dalam situasi seperti ini tidak layak bila mereka mengajukan protes atas ketidaklolosan dalam verifikasi awal sebagai peserta pemilu 2014. Mestinya hasil pemilu yang lalu sudah bisa menjadi kaca benggala bagi partai-partai desimal ini untuk bercermin diri. Bahwa sesungguhnya keberadaan mereka tidak mendapat sambutan hangat dari para pemilih. Bila dikaitkan dengan konsep reifikasi dari Randall dan Svasand (2002) sejatinya eksistensi mereka sebagai partai bisa dikatakan belum terbentuk dalam imajinasi publik. Secara sederhana, hal ini bisa diuji dengan menanyakan nama-nama partai tersebut kepada anggota masyarakat di sekeliling kita. Penulis yakin bahwa dari aspek pengenalan nama saja, sebagian besar masyarakat tidak banyak yang tahu.

Sayangnya, banyak politisi di negeri ini tidak mampu melihat pesan yang gamblang ini. Sehingga dari waktu ke waktu mereka terus memaksakan diri untuk dapat berkecimpung dalam politik melalui kepesertaan dalam pemilu melalui cara apapun. Celakanya mereka juga dikaruniai kelihaian yang luar biasa dalam memanfaatkan celah-celah hukum yang ada. Jika dahulu kita hanya mengenal modus ganti nama partai, saat ini siasatnya telah semakin canggih. Fenomena paling mencolok terkait hal ini adalah akuisisi partai model Partai Nasional Republik (Nasrep). Nasrep mundur dari proses verifikasi Kementerian Hukum dan HAM, akan tetapi kemudian bergabung dengan Partai Nurani Ummat (PNU) yang telah berbadan hukum sejak 2008. Selanjutnya mengubah nama PNU menjadi Partai Nasional Republik, mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan HAM dan mendapat pengesahan. Fenomena yang mirip jual-beli partai ini adalah hal yang aneh, tetapi sungguh-sungguh terjadi. Sulit pula ditemukan padanannya di belahan dunia yang lain.

Padahal PNU adalah partai gagal dalam pemilu 2009 yang lalu. Statusnya dibawah partai desimal. Bisa disebut sebagai partai nol tanpa koma, karena tidak lolos verifikasi KPU sebagai peserta pemilu. Ironisnya, pola serupa kemudian diadopsi oleh partai Serikat Rakyat Independen (SRI), partai pengusung Sri Mulyani sebagai capres yang didirikan oleh para aktivis dan akademisi ini. Politik akal-akalan seperti ini akan terus terjadi meskipun sistem kepartaian dan pemilu terus diperbarui. Terkecuali bila para politisi bersedia menjadikan fakta politik sebagai kaca benggala bagi aktivitasnya dalam berpartai serta tidak memaksakan hasrat politiknya dengan memanfaatkan lubang-lubang pada aturan yang ada. Suatu hal yang terlalu indah untuk menjadi nyata.

Penulis adalah Dosen Ilmu Politik, FISIP UNSOED
You are here