Change Font Size

Change Screen

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

Relasi Kekuasaan Antara Negara dan Masyarakat Pasca Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

タイトルRelasi Kekuasaan Antara Negara dan Masyarakat Pasca Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
Publication TypeReport
Year of Publication2013
AuthorsRosyadi, Slamet, and Khairu Roojiqien Sobandi
Date Published11/2013
InstitutionUniversitas Jenderal Soedirman
CityPurwokerto
タイプLaporan Penelitian Fundamental
キーワードgovernance, Implementasi Kebijakan, PHBM, relasi kekuasaan, stakeholders
要約

Penelitian ini mengeksplorasi tentang relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat, khususnya, setelah 12 tahun pasca diimplementasikannya kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Penelitian tahun pertama ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana masyarakat dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan birokrasi di tingkat bawah merespon perkembangan terkini orientasi Perhutani dalam memprioritaskan pengembangan usaha (profits/bisnis) daripada masyarakat desa hutan (people) dan lingkungan (planet). Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi praktek-praktek governance yang baik dalam pengelolaan hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat melalui LMDH tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan program PHBM. Lebih dari 12 tahun, Perhutani masih menjadi aktor dominan dengan kekuasaan besar menentukan pemangku kepentingan mana yang Perhutani kehendaki untuk terlibat dalam perencanaan programnya. Akibatnya, LMDH (masyarakat) merasa Perhutani (negara) enggan untuk menganggap serius peran LMDH dalam merencanakan program-program PHBM. Dengan kata lain, LMDH hanya ada diatas kertas tapi tidak ada pada kenyataan. Hal ini menunjukkan bahwa Perhutani menyingkirkan peran LMDH karena Perhutani fokus mengejar target mendapatkan keuntungan untuk mereka sendiri tanpa mau membaginya dengan LMDH sebagai mitra sejajar dalam program PHBM. Terlebih lagi, Perhutani, dalam pembagian bagi hasil dengan LMDH, tidak pernah transparan untuk menunjukkan bahwa Perhutani akuntable dan membagi peran mereka dalam mengelola hutan negara dengan pemangku kepentingan lainnya dalam kerangka PHBM yang mensyaratkan pelibatan berbagai pemangku kepentingan (multi-stakeholders) dalam implementasinya. Pendek kata, Perhutani tidak mempraktikan tata kelola yang baik dalam mengelola hutan negara dalam kebijakan PHBM.