Change Font Size

Change Screen

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

Konflik Rencana Pencabutan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Keras di Kabupaten Indramayu Jawa Barat

タイトルKonflik Rencana Pencabutan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Keras di Kabupaten Indramayu Jawa Barat
Publication TypeStudent Thesis
AuthorsAnggawa, Anggie
Call NumberPOL.378
Other NumbersF1D010001
PublisherUniversitas Jenderal Soedirman
Place PublishedPurwokerto, Jawa Tengah Indonesia
Year of Publication2015
Date Published06/2015
Publication LanguageIndonesian
要約

Penelitian ini berjudul “Konflik rencana pencabutan peraturan daerah No.15 Tahun
2006 tentang larangan minuman keras di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Ringkasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Era otonomi daerah yang memberikan peluang daerah dan memberikan kewenangan terhadap daerah, untuk mengatur rumah tangga
pemerintahannya secara mandiri, dalam hal ini kabupaten Indramayu sebagai pelaksana
otonomi daerah mengeluarkan kebijakan publik yaitu berupa Perda No. 15 Tahun 2006
tentang Larangan Minuman keras. Perda tersebut menuai konflik seiring dengan berlakunya perda tersebut konflik itu terjadi pada tahun 2011 berawal dari penerbitan surat dari Kementerian Dalam Negeri yang bernomor 188.34/4563/Sj perihal pencabutan dan penghentian mengenai pelaksanan Peraturan Daerah mengenai miras di Kabupaten,
Kementerian Dalam Negeri beranggapan peraturan daerah tersebut melangar aturan di
atasnya yaitu Keputusan Presiden No.3 Tahun 1997 mengenai pengendalian minuman
beralkohol.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, serta teknik penetapan informan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi data untuk menjamin
validitas data. Teori yang digunakan adalah teori otonomi daerah, kebijakan publik,dan
konflikRencana tersebutpun akhirnya membuat situasi tidak kondusif di wilayah
Kabupaten Indramayu karena banyaknya unjuk rasa yang di lakukan oleh elemen masyarakatyang tidak setuju atas rencana tersebut dan adanya konflik dengan para pedagang danpengusaha miras di daerah karena, masyarakat menganggap mereka penyebab dari keluarnyarencana pencabutan perda tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu menunjukansikapnya dengan mengirimkan surat kepada Kementerian dalam Negeri sebagai bentukkeberatan atas rencana tersebut surat jawaban resmi dengan nomor 188.34/2391-Huk/2011tentang klarifikasi surat Kementerian Dalam Negeri, oleh Kepala Bagian Hukum SetdaIndramayu. Pemerintah Kabupaten Indramayu menilai rencana pencabutan tersebut tidaktepat karena Peraturan Daerah tentang larangan miras itu di perlukan di KabupatenIndramayu karena memang sebelum perda ini di lucurkan banyak terjadi kerusuhan baik yangbersekala kecil maupun besar di Kabupaten Indramayu oleh karena itu Pemerintah KabupatenIndramayu membuat PERDA tersebut kaena memang sesuai kebutuhan dari daerahnya. Pihak– pihak yang terlibat dalam konflik ini yaitu antara lain pengusaha miras dan pemerintahdaerah serta pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam NegeriHal itu jelas membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu selaku pembuatPeraturan Daerah tersebut meradang. Kabupaten Indramayu menganggap keputusan dariMenteri Dalam Negeri yang berencana untuk mencabut Peraturan Daerah tersebut tidak dapatdi terima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu pasalnya perda itu di buat padatahun 2006 yang sudah berjalan hampir 6 tahun dan juga pembuatan PERDA tersebutmerujuk pada Undang – undang No 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah serta visi dan misiKabupaten Indramayu.

キーワードkebijakan publik, konflik, Otonomi daerah, Perda
Type of WorkUndergraduate Thesis
Citation Key2262