Change Font Size

Change Screen

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

Kebijakan Distribusi Bantuan Sarana dan Prasarana Sekolah dasar di Kabupaten Banyumas

タイトルKebijakan Distribusi Bantuan Sarana dan Prasarana Sekolah dasar di Kabupaten Banyumas
Publication TypeStudent Thesis
AuthorsNurhana, Fatwa Luitvie
Call NumberANE.733
Other NumbersF1B009067
PublisherUniversitas Jenderal Soedirman
Place PublishedPurwokerto
Year of Publication2014
Date Published2/2014
要約

Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) merupakan pendidikan yang dinilai strategis karena pada usia ini, potensi intelektual serta bakat anak dibentuk (golden age). Berdasarkan hal tersebut Pemerintah menetapkan pembangunan pendidikan sekolah dasar menjadi prioritas. Salah satu masalah yang menghambat adalah kondisi sarana dan prasarana sekolah dasar banyak yang belum memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS yang berisisi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Salah satu pendukung agar siswa mendapat pendidikan yang bermutu adalah dengan sarana dan prasarana yang memadai. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Metode analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman. Penelitian ini dalam membahas proses distribusi bantuan sarana dan prasarana sekolah dasar menggunakan Teori implementasi kebijakan dari Meridith Honig untuk membuat suatu analisis kebijakan.
Hasil penelitian tentang kebijakan distribusi bantuan sarana dan prasarana di Kabupaten Banyumas ini terlihat belum berjalan dengan baik. Kebijakan yang sudah diberikan pemerintah beberapa tahun ini guna memberi bantuan kepada sekolah dasar tidak memberikan hasil yang maksimal, masih banyak ditemui sekolah dasar yang rusak. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tak kunjung memberi solusi. Penelitian ini menunjukan bahwa adanya campurtangan pihak ke tiga dalam proses penyaluran bantuan yaitu adanya bantuan dari UPK selaku pihak yang menetukan sekolah dasar yang akan mendapat bantuan, fakta berikutnya menunjukan bahwa kurangnya kontrol dan pengawasan dari UPK sehingga mengakibatkan ketidaktahuan pemerintah, hal tersebut mengakibatkan respon yang kurang terhadap pembenahan sekolah dasar rusak. Fakta ketiga adanya ketidakmampuan UPK melaksanakan salah satu fungsinya yaitu dalam memprioritaskan sekolah yang paling rusak yang akan diutamakan mendapat bantuan. Hal tersebut menyebabkan masih ditemui sekolah dasar rusak walaupun sudah digulirkan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah.
SUMMARY
Education in the Elementary School ( elementary ) education is considered strategic because at this age, the child's intellectual potential as well as established talent ( golden age ) . Based on this the Government set development of elementary education a priority . One of the problems that hamper infrastructure is a condition many elementary schools that do not meet the minimum standards set out in Law No. 20 Year 2003 on National Education System that berisisi every citizen has the right to get quality education . One of the supporters that students receive a quality education is the adequate infrastructure.
The method used is the method of qualitative descriptive approach . Sample selection techniques using purposive sampling and snowball sampling . Methods of data analysis using interactive model according to Miles and Huberman. This study discusses the distribution of aid in infrastructure elementary schools using the theory of policy implementation Meridith Honig to make a policy analysis.
The results on the distribution of aid policy infrastructure in Banyumas is seen not run well . Policies that have given the government a few years in order to provide assistance to elementary schools do not give maximum results , there are still a lot of elementary schools found damaged . Various policies issued by the government never gave a solution . This study shows that the presence of third-party intervention in the process of delivering aid is the help of UPK as the parties determine the elementary schools that will receive assistance , the next fact shows that the lack of control and supervision of UPK resulting ignorance of government , it is resulting in less response to reform primary schools damaged . The third fact the inability of UPK perform one of its functions is to prioritize the most damaged schools will be prioritized to receive assistance. This causes was found damaged elementary school , despite being rolled out support from central and local government .
Keywords : education , facilities and infrastructure , subjective, support

キーワードbantuan, Pendidikan, sarana dan prasarana, subjektif
Citation Key1494