Change Font Size

Change Screen

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

EVALUASI KINERJA IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (STUDI PENGELOLAAN PERPARKIRAN WILAYAH PURWOKERTO)

タイトルEVALUASI KINERJA IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (STUDI PENGELOLAAN PERPARKIRAN WILAYAH PURWOKERTO)
Publication TypeStudent Thesis
AuthorsWIJAYANTI, WISI
Call NumberANE.758
Other NumbersF1B010050
PublisherUniversitas Jenderal Soedirman
Place PublishedPurwokerto
Year of Publication2014
Date Published07/2014
要約

Kabupaten Banyumas dengan adanya otonomi daerah harus mampu membiayai segala urusan daerah yang memerlukan dukungan dana yang memadai sehingga harus mampu menggali berbagai sumber potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Salah satu sumber yang potensial di Kabupaten Banyumas adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Namun, kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) rendah, sehingga perlu ada upaya untuk meningkatkan PAD yaitu melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kabupaten Banyumas salah satunya adalah dengan peningkatan pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi kinerja implementasi Perda Kabupaten Banyumas Nomor 19 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum dalam meningkatkan PAD. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah proportionate random sampling, yaitu kepada petugas parkir dan pegawai UPT Perparkiran Kab. Banyumas. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses validitas data menggunakan rumus teknik korelasi “product moment”. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja implementasi perda Kab. Banyumas No. 19 tahun 2011 berada pada taraf tinggi. Hal tersebut dapat di lihat dari empat aspek, yaitu Pertama aspek obyek retribusi pelayanan parkir dalam kategori tinggi karena sarana dan prasarana parkir yang di sediakan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas sudah memadai namun belum secara keseluruhan, dalam menjalankan tugasnya petugas parkir sudah sesuai aturan walaupun masih terdapat petugas parkir yang melanggar aturan, hal tersebut di karenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah, dan untuk mekanisme pembayaran retribusi parkir telah sesuai dengan aturan yang ada, yaitu dengan sistem pembayaran di bayar di muka; Kedua prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dalam kategori tinggi karena adanya biaya penyediaan karcis yang di sediakan oleh pemerintah, penentuan target di sesuaikan dengan banyaknya lokasi dan tingkat keramaian lokasi; Ketiga struktur dan besarnya tarif dalam kategori sangat tinggi karena tarif parkir yang berlaku sesuai dengan perda Kabupaten Banyumas nomor 19 tahun 2011, namun petugas parkir tidak selalu memberikan karcis kepada pengguna parkir; Keempat pencapaian tujuan kebijakan dalam meningkatkan PAD belum optimal karena rata-rata realisasi pendapatan retribusi parkir dan retribusi daerah tidak mencapai target. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar pemerintah melakukan peningkatan pengawasan terhadap kinerja implementasi perda supaya pelaksanaannya lebih optimal

Banyumas regency, by its regional autonomy should be able to finance all local affairs that require sufficient financial support, so it should be able to explore various existing potential sources to increase the local revenue. One of the potential sources in Banyumas regency is parking service levy on the side of public roads. However, the contribution of the parking levy to the local retribution in increasing the revenue ( PAD ) is low, so there must be efforts to increase this revenue by the policies undertaken by Banyumas regency, one of them is by increasing the income levy of parking services on the side of public roads which is set in local regulation of Banyumas regency No. 19 of 2011 on the general services levy in increasing the revenue. This research aims to describe and evaluate the implementation performance of local regulation of Banyumas regency No. 19 of 2011 on the general services levy in increasing the revenue. The research method used in this research is descriptive quantitative. The sampling technique used in this research is proportionate random sampling, to the parking attendants and officers of Banyumas UPT parking district. The technique of data collecting is using questionnaires, observations, interviews and documentations. The process of data validation is using ”product moment” correlation technique formula. The results of this study is the implementation performance of the local regulations of Banyumas Regency number 19 in 2011 is at a high level . It can be seen from four aspects, first aspect is the levy object of parking services is at a high category since the parking facilities and infrastructure provided by the government Banyumas is adequate already, but not as a whole. The parking attendants, in carrying out its duties are already obey the rules although there are some of them who are still violating the rules, this rules violation happened because of the lack of government supervision. The payment mechanism of parking levy is already in appropriate with the existing rules, which is with the prepaid payment system; Second, the principles and objectives in determining the structure and the tariff rate is at a high category because of the cost of providing the ticket provided by the government, targeting is adjusted with the number of locations and levels of location activity; Third, tariff structure and rate is in a very high category for the parking levy tariff is in appropriate with the local regulations of Banyumas number 19 in 2011, although, the parking attendant does not always give a ticket to the parking users; Fourth, the accomplishment of policy objectives in increasing the revenue is not optimal because the average income realization of the parking levy and income realization of the local levy does not reach the target. Based on the results of the study, the researcher recommends that the government conduct surveillance on the performance improvement of the implementation of regulations so that a more optimal implementation.

Key words: evaluation, performance, implementation, local regulation number 19 in 2011, parking management.

キーワードEvaluasi, implementasi, Kinerja, pengelolaan perparkiran, perda no 19 tahun 2011
Citation Key1731