Change Font Size

Change Screen

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

Daya Tanggap Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam Pembangunan Pendidikan Menengah

タイトルDaya Tanggap Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam Pembangunan Pendidikan Menengah
Publication TypeStudent Thesis
AuthorsNurjanah, Nova
Call NumberANE.841
Other NumbersF1B010021
PublisherUniversitas Jenderal Soedirman
Place PublishedPurwokerto
Year of Publication2015
Date Published10/2015
要約

Isu pendidikan menengah merupakan masalah yang utama yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Secara nasional, data BPS tahun 2013 menunjukkan, pendidikan yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 31,41 persen dan angka partisipasi murni (APM) SM/MA/Paket C sebesar 54 persen (BPS, Indikator Pendidikan, 2014). Kabupaten Banyumas juga menghadapi persoalan yang sama. Data pendidikan menengah menunjukkan APM Kabupaten Banyumas sebesar 52,84 persen pada tahun 2014 masih jauh dibandingkan target RPJMD tahun 2018 sebesar 58 persen (Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 2015).
Berdasarkan kondisi pendidikan menengah di Kabupaten Banyumas, penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui daya tanggap (responsiveness) Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pembangunan pendidikan menengah.
Penelitian ini menggunakan teori dan konsep daya tanggap pemerintah yang dikembangkan Gormley, Hoadley, & Williams (1983), yaitu daya tanggap potensial, daya tanggap aktual, dan daya tanggap komitmen sumber daya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif dengan teknik analisis model interaktif (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Informan penelitian ini adalah pejabat pengelola pendidikan di Kabupaten Banyumas, Bupati, Camat, pegiat pendidikan, dan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Banyumas.
Hasil penelitian ini menunjukkan daya tanggap potensial Pemerintah Kabupaten Banyumas sangat baik, karena mampu mengidentifikasi secara akurat berbagai persoalan pendidikan menengah di Kabupaten Banyumas. Namun demikian, berbagai persoalan yang telah diidentifikasi dalam daya tanggap potensial tersebut, sangat lamban diselesaikan dalam daya tanggap aktual. Dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan persoalan pendidikan menengah yang terdapat di Kabupaten Banyumas. Keterbatasan anggaran menjadi penghambat utama untuk melaksanakan pembangunan pendidikan menengah. Meskipun komitmen sumber daya telah dilakukan, namun karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi, maka komitmen sumber daya ini sangat sulit untuk direalisasikan.
Penelitian ini menyimpulkan, daya tanggap Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pembangunan pendidikan terkendala oleh keterbatasan anggaran. Meskipun undang-undang telah mengatur alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD, tetapi karena kebutuhan dan masalah yang dihadapi pemerintah sangat banyak, maka alokasi anggaran tersebut belum terpenuhi. Sampai saat ini pemerintah Kabupaten Banyumas mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 16,7 persen.
Berdasarkan penelitian ini, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu mengalokasikan anggaran yang mencukupi dan melakukan prioritas pembangunan pendidikan. Tidak cukup hanya menjamin komitmen sumber daya anggaran, tetapi merealisasikan komitmen tersebut. Politik anggaran di Kabupaten Banyumas perlu diarahkan untuk membangun pendidikan menengah yang mampu mewujudkan pemerataan pendidikan menengah, sehingga penduduk Kabupaten Banyumas mampu mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.
Kata kunci: Daya tanggap aktual, daya tanggap komitmen sumber daya, daya
tanggap potensial, pendidikan menengah, politik anggaran.

SUMMARY
Nova Nurjanah, F1B010021, Department of Public Administration of General Soedirman University, 2015. Title: Responsiveness of Government Banyumas Regency in Secondary Education Development. Supervisor: Dr.Slamet Rosyadi, M.Sc. and Dr. Muslih Faozanudin, M.Sc.The issue of secondary education is a major problem faced by the people of Indonesia. Nationally, BPS data in 2013 showed, education attained the
population aged 15 years and over by 31,41 percent and the net enrollment rate
(NER) SM/ MA/Package C by 54 percent (BPS, Education Indicators, 2014).
Banyumas also facing the same problems. Secondary education data shows the APM 52,84 Banyumas Regency of percent in 2014 still far over targeted RPJMD 2018 by 58 percent (Board of Education Banyumas, 2015). Based on the condition of secondary education in Banyumas, this study aims to determine the responsiveness Banyumas regency government in the development of secondary education.
This study used the theories and concepts developed its responsiveness Gormley, Hoadley, & Williams (1983), the potential responsiveness, actual responsiveness, and commitment of resources responsiveness. This study used descriptive qualitative method with an interactive model analysis technique (Miles, Huberman, and Saldana, 2014). The informants are official education managers in Banyumas, Regent, Head, education activists, and members of Parliament Commission D Banyumas.
The results of this study indicate the potential responsiveness of Banyumas regency government is very good, because it is able to accurately identify the problems of secondary education in Banyumas. However, various problems have been identified in the potential responsiveness, very slow solved in actual responsiveness. It takes a very long time to resolve the issue of secondary education contained in Banyumas. Budget constraints become a major obstacle to implementing secondary development. Despite the commitment of resources has been done, but because of the budget available is not sufficient, then the commitment of resources is very difficult to be realized.
This study concludes, Banyumas regency government responsiveness in education development is constrained by budget limitations. Although the law has set the education budget at least 20 percent of the budget, but because of the needs and problems faced by the government very much, then the budget allocation has not been met. Until now the government Banyumas allocates the education budget by 16.7 percent.
Based on this research, the Banyumas regency government needs to allocate sufficient budget and prioritize educational development. Not enough just to ensure the commitment of budget resources, but to realize this commitment.
Political budget in Banyumas should be directed to build a secondary education that is able to realize the equity of secondary education, so that the residents of Banyumas afford higher education.
Keywords: actual responsiveness, political budget potential responsiveness,
commitment of resources responsiveness, and secondary education.

キーワードDaya tanggap aktual, daya tanggap komitmen sumber daya, daya tanggap potensial, pendidikan menengah, politik anggaran.
Citation Key2464