Change Font Size

Change Screen

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

Perbandingan Implementasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada Industri Batik di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dan Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

TitlePerbandingan Implementasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada Industri Batik di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dan Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.
Publication TypeStudent Thesis
AuthorsPAMUNGKAS, NIKE ESTI
Call NumberANE.711
PublisherUniversitas Jenderal Soedirman
Place PublishedPurwokerto
Year of Publication2013
Date Published09/2013
Abstract

Kebijakan Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan sebuah kebijakan yang dirancang untuk melindungi buruh dan mengatur sistem pengupahan bagi buruh yang bekerja di daerah-daerah agar upah yang didapatkan. Oleh karena itu, perlu untuk dikaji implementasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada indsutri batik di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dan Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Hal ini dikarenakan industri batik merupakan industri yang mampu menyerap tenagakerja dalam jumlah banyak.
Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif deskriptif. Teknik pengembilan sampel menggunakan rumus Yamane, jumlah responden sebanyak 159 yang terbagi dari 95 responden di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dan 64 responden di Kecamatan Sokaraja. Metode analisis data yang digunakan adalah modus, median dan mean serta untuk uji hipotesis menggunakan T-Test.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UMK pada industri batik di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dan Kecamatan Sokaraja Kabupaten Cirebon belum sesuai dengan standar UMK yang berlaku, hal ini dikarenakan masih ada buruh yang mendapatkan upah di bawah standar UMK. Selain itu adanya diskriminasi dalam sistem pengupahan pada buruh industri batik di Kecamatan Plered dan Kecamatan Sokaraja. Standar UMK yang berlaku di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Sokaraja tidak dijadikan acuan untuk menggaji buruh pada industry batik di Kecamatan Plered dan Kecamatan Sokaraja. Buruh yang bekerja satu tahun
atau lebih dari satu tahun mendapatkan upah yang sama padahal UMK seharusnya hanya berlaku untuk buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun.
Pekerjaan sebagai buruh batik merupakan pekerjaan marjinal, hal ini dikarenakan buruh yang bekerja pada kedua kecamatan tersebut kebanyakan tamat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Selain itu pekerjaan sebagai buruh batik merupakan pekerjaan pokok bagi buruh batik. Berdasarkan temuan tersebut, maka disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Banyumas harus melakukan pengawasan kepada industri-industri agar tidak ada lagi buruh yang menerima upah dibawah standar UMK. Serta pemerintah perlu melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada pengusaha dan buruh terkait standar UMK yang berlaku.

Keywordsgaji, implementasi, Upah Minimum Kabupaten (UMK)
Citation Key1309
You are here