Change Font Size

Change Screen

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

Keberpihakan Birokrasi Terhadap Pasangan Calon Pemenang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2012

TitleKeberpihakan Birokrasi Terhadap Pasangan Calon Pemenang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2012
Publication TypeStudent Thesis
AuthorsCaezar, Andrew
Call NumberPOL.338
PublisherUniversitas Jenderal Soedirman
Place PublishedPurwokerto
Year of Publication2014
Date Published12/2014
Abstract

Penelitian ini mengetahui tentang keberpihakan birokrasi terhadap pasangan calon pemenang dalam pemilihan umum kepala daerah kota Bekasi tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Memahami dan mendeskripsikan keberpihakan birokrasi terhadap pasangan calon pemenang dalam Pilkada kota Bekasi tahun 2012; 2) Mengetahui dan menjelaskan faktor pendukung keberpihakan birokrasi terhadap partai politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Bekasi Tahun 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan studi kasus sebagai pendekatan penelitian.
Latar belakang dari penelitian ini adalah saat berlangsungnya Pilkada Kota Bekasi tahun 2012 menunjukan adanya pelanggaran yang sistematis dilakukan oleh pasangan calon pemenang yang berasal dari incumbent. Adanya, keberpihakan birokrasi dalam Pilkada Kota Bekasi terjadi dari fase pra voting, voting hingga pasca voting. Dimana membuat birokrasi melakukan peran yang bukan seharusnya dilakukan. Terjadi penyalahgunaan kewenangan birokrasi sehingga birokrasi dijadikan mesin politik untuk memenangkan pasangan incumbent. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa besarnya kekuasaan birokrasi dan posisi yang strategis sebagai lembaga pemerintahan membuat
potensi penyalahgunaan kewenangan yang besar oleh birokrasi baik secara
institusional maupun individual. Dalam Pilkada Kota Bekasi birokrasi pemerintahan membantu memenangkan pasangan incumbent melalui modus yang dilakukan seperti menghilangkan hak pilih serta memanipulasi data DPT sehingga banyak masyarakat kota Bekasi tidak bisa berpartisipasi dalam Pilkada karena tidak tedaftar. Mobilisasi birokrasi juga dilakukan oleh pasangan incumbent dengan menunggangi kegiatan-kegiatan pemerintahan untuk melakukan deklarasi calon dengan memanfaatkan posisi jabatan ke seluruh kecamatan di Kota Bekasi. Hal itu membuat dua pasangan calon walikota mengambil jalur hukum yang meliputi gugatan ke Makhamah Konstitusi dengan tuduhan pasangan incumbent memobilisasi birokrasi untuk mendukungnya. Hal ini menempatkan birokrasi tidak hanya sebagai alat penerapan kebijaksanaan publik yang netral. Seharusnya, birokrasi pemerintahan dituntut bertindak profesional antara menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan sekaligus tetap menjunjung loyalitas terhadap atasan, meskipun beda warna politiknya. Sehingga birokrasi pemerintahan tidak mudah terbawa arus pusaran politik atau terkooptasi oleh kepentingan politik atasannya.

KeywordsBirokrasi, Partai Politik, Pilkada
Type of WorkUndergraduate Thesis
Citation Key1959
You are here