Change Font Size

Change Screen

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Program Alokasi Dana Desa di Desa Karangsoka Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas )

TitleAkuntabilitas Pelaporan Keuangan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Program Alokasi Dana Desa di Desa Karangsoka Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas )
Publication TypeStudent Thesis
AuthorsFebrianti, Adelia
Call NumberANE.883
Other NumbersF1B011013
PublisherUniversitas Jenderal Soedirman
Place PublishedPurwokerto
Year of Publication2016
Date Published02/2016
Abstract

Masih rendahnya akuntabilitas di Indonesia oleh para birokrat dalam melaksanakan berbagai program dalam pemerintahan. Kendala dalam penerapan konsep akuntabilitas diantaranya adalah faktor para birokrat dalam pelaksanaan tugasnya
melakukan penyimpangan dalam mencukupi kebutuhannya dengan melanggar asas
akuntabilitas dan masih lemahnya sistem hukum yang diterapkan ketika terjadi
penyimpangan khususnya pada bidang keuangan. Padahal akuntabilitas perlu
diwujudkan untuk mencapai good governance dengan berlandaskan etika administrasi publik. Salah satu permasalahan akuntabilitas yaitu pengelolaan anggaran publik baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu pengelolaan dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang kemudian dialokasikan kepada desa-desa, yang bertujuan dalam pemerataan kemampuan keuangan untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dalam pengelolaannya ADD harus dipertanggungjawaban setiap tahapan dan pada akhir tahun anggaran sesuai peraturan sistem keuangan negara. Adanya pelaporan keuangan ADD ini, maka public dapat menilai setiap penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa.
Kabupaten Banyumas terdiri atas 27 kecamatan, namun yang masuk penerima program Alokasi Dana Desa hanya 23 kecamatan.
Dalam penelitian ini memilih salah satu desa yang ada di Kecamatan Kembaran
yaitu di Desa Karangsoka karena mengalami permasalahan keterlambatan dalam
pelaporan keuangan pada program ADD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
akuntabilitas pelaporan keuangan program ADD di Desa Karangsoka. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan informan dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Metode analisis yang digunakan yaitu model analisis interaktif Milles, Huberman dan Saldana. Keabsahan data dalam penelitian ini diuji dengan triangulasi sumber.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Karangsoka belum bisa mewujudkan
akuntabilitas administrasi pelaporan keuangan dalam program ADD, sehingga
menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Rendahnya akuntabilitas ini dapat dilihat dari lima dimensi yang meliputi transparancy,liability, controllability, responsibility, dan responsiveness. Kegagalan mencapai akuntabilitas disebabkan karena adanya penguasaan kewenangan oleh pribadi tanpa adanya koordinasi oleh seluruh aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan ADD sehingga menyebabkan tidak dapat membuat laporan keuangan dengan baik dan tepat waktu sesuai aturan. Padahal sebagian besar adalah lulusan sarjana yang memiliki kemampuan administratif. Sanksi yang diterapkan hanya bersifat administratif yaitu tidak dapat mencairkan dana pada tahap berikutnya. Namun belum diterapkan sanksi hukum terhadap permasalahan ketidaktertiban pelaporan keuangan pada program ADD.
Tidak adanya pengendalian dari masyarakat karena mereka cenderung mempercayai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang yang berkuasa di desa. Lembaga masyarakat seperti BPD juga masih memiliki fungsi yang lemah di masyarakat.
Kata Kunci: akuntabilitas, alokasi dana desa, pelaporan keuangan.

SUMMARY
Still low accountability in Indonesia by bureaucrats when implementation various
programs in government. Constraint application the concept of accountability, among
others are factors bureaucrats implementing their duties which do deviation sufficient
violate the principle of accountability and weakness of the legal system that is applied
when deviation occurs, especially at financial sector. Actually accountability necessary
to realize achieve good governance on the basis of public administration ethics. One
issue of accountability is management of public funds either from national level down
to the local level. Village Allocation Funds (VAF) is one of the management of funds
by the central government and allocated to the villages, which aims at the equal
distribution of financial capability to fund the village needs in the context the
administration and development as well public service. Management VAF budget must
be accountable every stage and of end fiscal year with regulation state financial. This
financial reporting of VAF program, the public can assess any use budget is done by the
village government. Banyumas regency consists of 27 districts, but incoming recipient
Village Fund Allocation program only 23 districts.
This research choose one of the villages in Kembaran Karangsoka because of
delay in financial reporting issues at the ADD program This research aims to find out
the accountability of financial reporting administration VAF program the village
goverment in Karangsoka. This research used qualitative method with case study
aproach. The techniques for choosing informan with purposive sampling. Data
collection techniques used observation, documentation and depth interview. The
analytical method used interactive model by Milles and Huberman and data validity
tested with source triangulation.
The results showed most of the village goverment in Karangsoka not can realize
accountability financial reporting administration VAF program, resulting in low public
trust in village government performance. Low accountability can be seen from the five
dimensions that include transparancy, liability, controllability, responsibility, and
responsiveness. Failure to achieve financial accountability is caused by the existence
mastery personal authority without coordination all government officer in managing of
VAF thus causing can not make financial statements well and on time according the
rules so delayed. Though most are bachelor graduates which have administrative
capacity. Sanctions of this problem is only administrative nature can not be disburse
funds in the next stage. But law has not been applied sanctions to the problems of
financial reporting at program disorderliness VAF. No control of society because they
tend to trust every action performed by a person in power in the village. Public
institutions such as Village Deliberative Agency also still have weak function in society.
Keywords: accountability, financial reporting, village allocation funds

Keywordsakuntabilitas, alokasi dana desa, pelaporan keuangan
Citation Key2587
You are here