Change Font Size

Change Screen

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

Wadah musyawarah masyarakat baduy dalam emperjuangkan hak ulayat suku baduy sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup di kabupaten lebak

JudulWadah musyawarah masyarakat baduy dalam emperjuangkan hak ulayat suku baduy sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup di kabupaten lebak
Publication TypeStudent Thesis
AuthorsFebrinasari, Bunga
Call NumberPOL.306
PublisherUniversitas Jenderal Soedirman
Place PublishedPurwokerto
Year of Publication2014
Date Published06/2014
Abstract

Penelitian ini membahasa tentang ide-ide Politik Lingkungan. Pembatasan masalah penelitian ini pada upaya Wammby dalam memperjuangkan hak ulayat suku Baduy sebagai pelestarian lingkungan hidup, dan pengaruh perjuangnya terhadap kebijakan pemerintah terkait pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Lebak. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan secara deskriptif. Dalam pengambilan informan teknik yang digunakan purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebagai upaya untuk keabsahan data digunakan metode triangulasi data. Hasil dari penelitian ini membahas awal terbentuknya Wambby yang digagas oleh Kepala Desa Kanekes dan para aktivis luar Baduy yang peduli terhadap hak ulayat Baduy. Latar belakang munculnya Wammby adalah adanya kepentingan untu menjaga kawasan hak ulayat Baduy dari penyerobotan dan pencurian lahan oleh masyarakat luar Baduy. Kawasan hak ulayat Baduy dikenal sangat asri dan alami. Oleh sebab itu, 1,79% lahan hak ulayat Baduy menyumbang pelestarian lingkungan untuk Kabupaten Lebak. Alasan lain
perlunya perlindungan di kawasan hak ulayat Baduy adalah karena terdapat hutan lindung sekitar 3000 hektar dan 120 DAS yang mengalir di kawasam tersebut. Oleh sebab itu, kawasan ulayat Baduy dapat dikatakan sebagi penyeimbang alam,apabila terjadi kerusakan maka akan berakibat pada wilayah Kabupaten Lebak bahkan hingga Serang dan Tangerang. Upaya yang dilakukan Wammby untuk memperjuangkan hak ulayat adalah dengan strategi advokasi. Dalam startegi advokasi Wammby tidak melakukan demontrasi atau pembangkangan namun,dengan cara pendidikan publik. Memberikan pemahaman pentingnya menjaga kawasan ulayat Baduy sehingaa muncullah perjuangan untuk mendapatkan Perda No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Hak Ulayat Baduy. pada proses perjuanganya Wammby memainkan peranya sebagi penghubung akses ke pemerintah. Puncak perjuangan pada 13 Agustus 2001 Perda tersebut diresmikan.Setelah adanya Perda hak ulayat, kawasan ulayat Baduy masih sering terjadi sengketa lahan,Wammby membatu penyelesain sengketa. Perjuangan Wammby terhadap hak ulayat dilakukan untuk menyelenggarakn kosep environmental governance. Dari upaya Wammby memperjuangkan hak ulayat pemerintah Kabupaten Lebak cenderung tidak memiliki kontribusi yang berarti. Pemerintah tidak menyediakan program yang melibatkan kawasan ulayat Baduy untuk program pelestarian lingkungn hidup.Kesimpulanya perjuangan hak ulayat yang dilakukan Wammby terhalang oleh rendahnya ilmu pengetahuan dan adat istiadat Baduy, Adanya diskresi pemerintah terhadap adat Baduy, rendahnya SDM, rendahnya APBD juga menghalangi pemerintah untuk melibatkan kawasan ulayat Baduy dalam program pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Lebak. Dengan demikian penyelenggaran konsep environmental governance dinyatakan belum berhasil.

Keywordsenvironmental governance, gerakan sosial, hak ulayat Baduy
Type of WorkUndergraduate thesis
Citation Key1682
You are here