Change Font Size

Change Screen

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

Strategi Pemerintah Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Permukiman Di Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga

JudulStrategi Pemerintah Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Permukiman Di Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga
Publication TypeStudent Thesis
AuthorsRatnasari, Dwi
Call NumberANE.1115
Other NumbersF1B014074
PublisherUniversitas Jenderal Soedirman
Place PublishedPurwokerto
Year of Publication2018
Date Published09/2018
Abstract

Persoalan pelik yang dihadapi oleh permintaan perkotaan adalah delematis penggunaan lahan antara penggunaan lahan untuk pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan wilayah di satu sisi dengan penggunaan lahan untuk non pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan permukiman, perdagangan, perkantoran, jalan dan fasilitas publik lainnya di sisi lain. Konflik penggunaan lahan tersebut bermuara pada terjadinya proses alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan dapat mengancam ketahanan pangan wilayah. Dampak yang diakibatkan dari pembangunan yang dilakukan di lahan pertanian yang produktif akan menyebabkan ketahanan pangan dan produksi hasil pertanian akan terganggu dan adanya pembangunan yang tidak dikendalikan dengan baik. Berdasarkan pada fakta di lapangan, masih banyak lahan yang beralih fungsi menjadi non pertanian khususnya permukiman.Perubahan fungsi yang paling banyak terjadi adalah perubahan lahan pertanian menjadi permukiman.Alih fungsi lahan menjadi pemukiman sebagian besar terjadi Kecamatan Kalimanah, hampir semua lahan pertanian beralih fungsi lahan menjadi permukiman, industri, prasarana/jasa, dan lain-lain.Jika tidak diantisipasi, dan tidak dilakukan dengan strategi-strategi yang tepat maka alih fungsi lahan pun tidak teratur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi alih fungsi lahan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan teori strategi menurut Robert J. kadoti dan Roestam Syarif dengan pendekatan pengaturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disisentif serta pengenaan sanksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemerintah dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Permukiman dilihat berdasarkan aspek peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Meteode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pemilihan informannya adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman masih belum maksimal, belum memiliki peraturan terkait zonasi, insentif dan disinsentif dalam rangka perlindungan lahan pertanian serta sulit untuk menerapkan sanksi yang tegas dalam pengimplementasiannya. Tingginya nilai land rent perumahan dibandingkan land rent pertanian dan nilai opportunity cost yang tidak diperoleh petani menjadisalah satu faktor alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman masih banyak terjadi. Kabupaten Purbalingga dirasa masih memerlukan peraturan-peraturan yang mengatur lebih rinci terkait zonasi, perlindungan lahan pertanian maupun insentif dan disinsentif.

Kata Kunci : Strategi, Peraturan Zonasi, Pemberian Insentif dan Disinsentif, Pengenaan Sanksi.

SUMMARY
The dilemmatic issues faced by the local government is prioritizing between agricultural land use to fulfil regional food and agricultural supply and the use of non-agricultural land for settlement, commercial area, offices, roads, and many other public facilities. Such dilemma leads to the practice of land conversion from agricultural land to settlement area that destabilize local food and agricultural stock supplies. Other than problems of food supplies, land conversion over productive agrivultural lands may also lead to inefficient land development under poor management. Field studies shows that majority of productive lands have been converted to other form of land use. Major conversion has been practiced to exchange productive lands to settlement area. In this case, such conversion is founc mostly in Kalimanah District, Purbalingga in which almost all productive land has been converted to settlement area, industrial, area, public facilities, and so on. If not anticipated, this conversion may lead to inefficient land development. This research aims at identifying the practice of functional land conversion in Purbalingga Regency. This research employs the theory of strategy as proposed by Robert J. Kadoti and Roestam Syarif that includes aspects of zoning regulation, permit issuance, incentives and disincentives grant, as well as sanction enforcement. The purpose of this research is to identify government’s strategy in the Control of Functional Conversion of Agricultural Land to Settlements based on several aspects including zoning, permit issuance, incentive and disincentive as well as sanctions in dealing with the related problems. This research employs qualitative method in which informants are selected with purposive sampling technique. The result of the research shows that the local government of Purbalingga has not yet employed proper strategies in the control of functional conversion of agricultural land to settlement, in terms of the inavailability of regulations regarding zoning, incentives and disincentives in order to protect agricultural land as well as of the obstacles in enforcing sanctions following the violation of the regulations. Significantly higher land rent cost in settlement area compared to that of agricultural land, as well as the absence of opportunity cost in part of the farmers, become factors causing land conversions in many parts of the region. It is evaluated that Purbalingga regency requires further rules regulations that specify the procedures of zoning, agricultural land protection, incentives and disincentives.

Keywords: government’s strategy, zoning regulation, incentives and disincentives grant, sanctions enforcement.

KeywordsPemberian Insentif dan Disinsentif, Pengenaan Sanksi., Peraturan Zonasi, strategi
Citation Key3494
You are here