Change Font Size

Change Screen

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

Relasi Aktor dalam Formulasi Kebijakan Peraturan DaerahNo 4 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem E-Governemnt diKabupaten Banyumas

JudulRelasi Aktor dalam Formulasi Kebijakan Peraturan DaerahNo 4 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem E-Governemnt diKabupaten Banyumas
Publication TypeStudent Thesis
AuthorsWisogeni
Call NumberPOL.358
Other NumbersF1D010051
PublisherUniversitas Jenderal Soedirman
Place PublishedPurwokerto, Jawa Tengah Indonesia
Year of Publication2015
Date Published03/2015
Abstract

Penelitian ini berjudul “Relasi Aktor dalam Formulasi Peraturan Daerah
No 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pengembangan Sistem E-Governemnt di
Kabupaten Banyumas” bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan Relasi
Aktor dalam Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012
Tentang Rencana Induk Pengembangan E-government serta memahami dan faktor pendukung penetapan kebijakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang rencana induk pengembangan E-government. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode analisis, model interaktif Miles dan Huberman, untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik tringulasi data.
Hasil Penelitian pembahasan peraturan daerah tentang E-Governement,
terbagi menjadi 4 tahap yaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, alternatif
kebijakan dan tahap penetapan kebijakan. Dalam Formulasi Peraturan Daerah No 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem E-Governement, prosesnya melibatkan tiga aktor, yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Panitia Khusus Perda E-Government dan Tim Akademisi dari Unsoed. Ketiga aktor saling melakukan relasi kerjasama yang membuat Perda EGovernment cepat selesai. Dishubkominfo ingin agar perda E-Government ini dapat menaikan posisi Dishubkominfo yang sebelumnya tidak di pandang, menjadi instansi penting oleh SKPD lainnya, karena E-government disahkan dengan tujuan SKPD di Kabupaten Banyumas bersedia saling terintegrasi dengan Dishubkominfo, dan menyebabkan posisi Dishubkominfo menjadi penting di antara SKPD lain. Model perumusan kebijakan perda E-Government adalah model elit, model elit adalah kebijakan publik hanya sebagai preferensi dari elit yang memerintah. Peraturan daerah E-Government hanya atas inisiatif Dishubkominfo, masyarakat luas tidak tahu apa maksud dan isi dari perda EGovernment. faktor pendorong yang menyebabkan cepatnya pembahasan Faktor pertama, yaitu Aktor yang merumuskan punya kedekatan satu sama lain. Karena sudah mempunyai dasar kedekatan, untuk menyatuka pandangan politiknya tidak akan lama dan sulit. Faktor kedua ialah mengejar agar program E-Government, masuk dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Banyumas tahun 2013.

KeywordsModel Elit, formulasi kebijakan, relasi aktor
Type of WorkUndergraduate Thesis
Citation Key2114
You are here