Change Font Size

Change Screen

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

Politik Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus pada Pengelolaan Bank Sampah di Kota Bekasi)

JudulPolitik Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus pada Pengelolaan Bank Sampah di Kota Bekasi)
Publication TypeStudent Thesis
AuthorsRamadhan, Eka Nurwahyu
Call NumberPOL.368
Other NumbersF1D010042
PublisherUniversitas Jenderal Soedirman
Place PublishedPurwokerto, Jawa Tengah Indonesia
Year of Publication2015
Date Published03/2015
Abstract

Penelitian ini berjudul “Politik Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus pada Pengelolaan Bank Sampah di Kota Bekasi)” , bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan siapa saja aktor-aktor yang berperan dan memiliki peranan lebih dominan dalam implementasi pengelolaan sampah me lalui Bank Sampah, serta menjelaskan mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi pengelolaan Bank Sampah di Kota Bekasi.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode analisis model interaktif Miles dan Huberman. Teknik triangulasi data digunakan dalam penelitian ini untuk menjamin validitas data.
Hasil penelitian ini menjelaskan aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi pengelolaan Bank Sampah Kota Bekasi mencakup pihak pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan DPRD Kota Bekasi pada awalnya membentuk Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Menindaklanjuti Perda tersebut, Juni 2013 Walikota Bekasi membuat regulasi berupa Surat Keputusan tentang penetapan Bank Sampah. Rencana awal pemerintah membangun 120 Bank Sampah dan yang baru terealisasi sampai saat ini baru 102. Implementasi pengelolaan Bank Sampah belum mencapai target dan belum berjalan dengan
baik, hal ini disebabkan karena fasilitas yang kurang memadai, dan kurangnya sinergi antar aktor yang terlibat. Aktor -aktor terse but diantaranya pihak pemerintah yang bergerak langsung dalam pengelolaan Bank Sampah diantaranya, BPLH (Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan Dinas Kebersihan yang berkewajiban memfasilitasi dan melakukan sosialisasi untuk mengembangkan pengelolaan Bank Sampah, dan aktor yang dominan di sini
adalah Dinas Kebersihan. Masyarakat yang terlibat diantaranya, FK-BSKB (Forum Komunikasi Bank Sampah Kota Bekasi) , pengelola Bank Sampah, dan nasabah Bank Sampah. FK-BSKB memiliki tugas sebagai jembatan antara pemerintah dan pengelola , sedangkan pengelola Bank Sampah sebagai pelaksana dari Bank Sampah, dan nasabah merupakan partisipan yang mendukung berkembangnya Bank Sampah. Faktor pendukung implementasi pengelolaan Bank Sampah di Kota Bekasi yakni, adanya sosialisas i dan pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana, serta adanya masyarakat yang peduli terhadap
lingkungan. Faktor penghambatnya yaitu masih kurangnya sosialisasi sehingga pemahaman masyarakat tentang Bank Sampah masih minim, masih kurangnya sarana dan prasarana sehingga kerja Bank Sampah belum dapat maksimal seperti; kurangnya lahan atau tempat untuk mengelola sampah, fasilitas pengelola Bank Sampah yang masih kurang, penjualan produk Bank Sampah yang sulit, dan belum adanya bantuan dana operasional untuk B ank Sampah.

Keywordsaktor dan peran, Bank Sampah, Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah, politik implementasi
Type of WorkUndergraduate Thesis
Citation Key2123
You are here