Change Font Size

Change Screen

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DALAM PERSPEKTIF GOVERNANCE (STUDI KASUS PKL JALAN JENDERAL SOEDIRMAN) KABUPATEN BANYUMAS

JudulPENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DALAM PERSPEKTIF GOVERNANCE (STUDI KASUS PKL JALAN JENDERAL SOEDIRMAN) KABUPATEN BANYUMAS
Publication TypeStudent Thesis
AuthorsNUFUS, SRI CHAYATUN
Call NumberANE.771
Other NumbersF1B008097
PublisherUniversitas Jenderal Soedirman
Place PublishedPurwokerto
Year of Publication2014
Date Published08/2014
Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Kabupaten Banyumas. Di mana pemerintah daerah Kabupaten Banyumas melakukan penataan terhadap PKL dengan menggunakan konsep relokasi. Salah satu permasalahan penataan PKL yang sampai saat ini belum dapat ditangani menggunakan relokasi adalah penatan PKL di Jalan Jenderal Soedirman. Sejak tahun 2010 pemerintah daerah Kab. Banyumas Penataan telah mengupayakan perelokasian PKL yang ada di Jalan Jenderal Soedirman tersebut. Akan tetapi sampai saat ini upaya perelokasian tersebut belum menunjukkan hasil yang efektif dan para PKL masih tetap berada di Jalan Jenderal Soedirman. Tujuan dalam penelitian adalah untuk menganalisis penerapan perspektif governance dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Jenderal Soedirman Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan informa menggunakan purposive sampling. Sasaran dalam penelitian ini adalah Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindagkop) Kabupaten Banyumas, Paguyuban PKL Jalan Jenderal Soedirman, Pemilik usaha pertokoan yang ada disepnjang Jalan Jenderal Soedirman, LSM LPPSLH (Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup) Purwokerto, dan akademisi yang berasal dari Perguruan Tinggi Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Proses validitas data menggunakan triangulasi sumber. Metode analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Banyumas belum sesuai dengan perspektif governance. Pemerintah daerah masih menggunakan perspektif government dalam melakukan
penataan terdapat PKL yang ada di Kabupaten Banyumas, khususnya di Jalan Jenderal Soedirman. Hal ini dapat dilihat melalui lima dimensi governance yaitu dimensi aktor, dimensi fungsi, dimensi struktur, dimensi konvensi interaksi, dan dimensi distribusi kekuasaan. Dapat dibuktikan salah satunya dengan tidak adanya keterlibatan dari pihak sektor privat dan masyarakat sebagai aktor dalam governance selain pemerintah dalam penataan PKL di Kabupaten Banyumas, khususnya di Jalan Jenderal Soedirman. Penataan PKL di Kabupaten Banyumas berdasarkan penerapan perspektif governance dapat diupayakan melalui penataan PKL berbasis komunitas. Konsep penataan yang akan dilakukan terhadap para PKL merupakan konsep-konsep yang disusun dan dirancang oleh komunitas PKL di masing-masing lokasi penempatan PKL. Konsep tersebut disinkronkan dengan konsep pemerintah sehingga didalamnya pemerintah hanya berperan sebagai pemberi acuan terhadap konsep-konsep yang telah dirancang oleh para PKL tersebut.

The background of this research is the problems of five foot seller (PKL) arrangement in Banyumas Distric. The relocate concept is used by the government of Bayumas distric to arrangement all of PKL in Banyumas distric. One of them is PKL arrangement problems in Jenderal Soedirman streets who not solved yet by relocate concept. The goverment of Banyumas district was strived relocate for Jalan Jenderal Soedirman five foot seller (PKL) since 2010 before. However, it has not made an effective one, yet and many of PKL still stay in Jenderal Sodieman streets until now. The purpose of this reserach is to applicate the governance perspective of five foot seller (PKL) arrangement in Banyumas district, especially in Jalan Jenderal Soedirman street. Furthermore, qualitative descriptive method is applied
to analyze this research. The informan is taken by using purposive sampling. The informant were the Aparatur of Govermental indusry, marchandising and Cooperation (Dinperindagkop) of Banyumas district, PKL communities, business owners which are located along the Jenderal Soedirman street, LPPSLH (Organizzation of Researh and Human Resources and Environmental) of Purwokerto, and the academics from Jenderal Soedirman University (UNSOED) Purwokerto. The data collection method is done by deep interview method,
observation, and documentation. Validity process data uses source triangulation technique. The method of data analysis uses interactive analysis model from Miles and Huberman.
The research result shows that the arrangement of Banyumas regency is not appropriate with governance perspective. The government still uses government perspective in arranging Banyumas PKL, especially in Jenderal Soedirman Street. It can be shown through five dimensions governance, such as actor dimension, structure dimension, function dimension, convention-interaction dimension, and authority dimension. It can be proven by no participation from private sector and the society as the governance actor, besides the government in PKL arrangement in Banyumas district, especially in Jenderal Soedirman Street. Based of governance perspective to arrangement the five foot seller (PKL) in Jenderal Soedirman Street can used the community based on arrangement. The concepts was made by PKL community there is in every PKL location. Than the copcepts will syncronized with the copcept of the government. So, there is mean that government rules in PKL arrangement is only for gives the reference to the copcept who is made by PKL community.

Key word: five foot seller arrangement, governance, society participation.

Keywordsgovernance, partisipasi masyarakat, penataan pkl.
Citation Key1759
You are here