Change Font Size

Change Screen

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

Kaji Reformasi Birokrasi Jadikan Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Raih Doktor

Buruknya kondisi birokrasi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah. Namun disisi lain tidak ada seorangpun yang mengelak terhadap peran birokrasi ditengah masyarakat, hingga perbaikan harus segera dilakukan agar citra birokrasi semakin baik. Pentingnya peran birokrasi dalam masyarakat moderen sebagai penyelenggara pelayanan public membawa kesadaran bersama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Hingga penataan birokrasi dilaksanakan pemerintah secara sungguh-sungguh dengan dukungan dari masyarakat luas.

Terkait program peningkatan efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 sebagai acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Selanjutnya dituangkan dalam Road map Reformasi Birokrasi nomer 20 Tahun 2010, yang setiap lima tahun sekali ditetapkan oleh Men PAN RB. Bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, hingga kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan publik dapat ditingkatkan.

Kabupaten Banyumas mengalami permasalahan serupa, berkaitan dengan kondisi birokrasi penyelenggara pelayanan perizinan. Terbukti dengan berbagai pelanggaran dalam proses pembuatan IMB mencapai 601 kasus pada tahun 2013 (sumber Dinas CKKTR). Kasus yang mencuat adalah menjamurnya bagunan toko modern tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan pelangaran terhadap Perda Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).

Belum lagi penataan sumber daya manusia birokrasi penyelenggara pelayanan perizinan. Bongkar pasang SDM hingga kasus suap terhadap pemberi rekomendasi IMB di Kabupaten Banyumas merupakan permasalahan pelik yang harus diurai penyelesaiannya. Penataan struktur, sumber daya hingga perbaikan kualitas pelayanan perizinan, sangat menginspirasi peneliti dalam studi Disertasinya.


 

 

 

 

Beliau adalah Anwarudin, Dosen di Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang menyelesaikan program Doktor Admininstrasi Publik di Fakultas ISIP Universitas Diponegoro Semarang. Sidang Terbuka berlangsung 27 Juli 2016 dengan promotor Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si, Prof. Y. Warella, M.PA, Ph.D dan Prof. Dr. P. Israwan S., MS. Adapun tim penguji terdiri dari Dr. Sundarso, Dr. Kismartini, Dr. Ida hayu Dwimawanti, Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D dan Dr. Suparno.

Disertasi mantan Kepala Pusat  Pengembangan Tenaga Kependidikan LP3M Unsoed ini memberikan simpulan pada penataan kembali struktur birokrasi, pengefektifan SOP, penataan Sumber Daya Aparatur serta perbaikan kuaitas layanan perizinan. Hal ini dilakukan sebagai respon pemerintah daerah terhadap tuntutan masyarakat yang menghendaki perbaikan penyelenggaraan pelayanan IMB.  Penataan struktur birokrasi membawa konsekuensi peningkatan status menjadi eselon II. Proses rekrutmen  dan penataan sumber daya aparatur menjadi lebih terbuka sesuai kompetensi yang dimilikinya. Bahkan standar operasional prosedur (SOP) pengurusan IMB semakin efektif dan efisien, semula membutuhkan waktu 60 hari kerja setelah reformasi birokrasi hanya membutuhkan waktu 14 hari kerja, disertai peningkatan kualitas layanan. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan IMB dimaksudkan untuk mendorong para calon investor dalam mengembangkan wilayah Banyumas.

Administrasi Negara FISIP, Maju Terus Pantang Menyerah !

 

You are here