Change Font Size

Change Screen

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

Gerakan Politik Petani : Perlawanan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Terhadap Proyek Eksploitasi Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo

JudulGerakan Politik Petani : Perlawanan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Terhadap Proyek Eksploitasi Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo
Publication TypeStudent Thesis
AuthorsNingsih, Sutria
Call NumberPOL.348
Other NumbersF1D009065
PublisherUniversitas Jenderal Soedirman
Place PublishedPurwokerto, Jawa Tengah Indonesia
Year of Publication2014
Date Published12/2014
Publication LanguageBahasa Indonesia
Abstract

Penelitian ini berjudul “Gerakan Politik Petani : Perlawanan Paguyuban
Petani Lahan Pantai Terhadap Proyek Eksploitasi Pasir Besi Di Kabupaten
Kulon Progo”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan strategi, kendala serta terobosan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) terhadap proyek eksploitasi pasir besi di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan paradigma non positivisme khususnya contructivism dengan metode penelitian kualitatif dan teknik penetapan informan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian ini adalah kemunculan gerakan petani yang awalnya
berpencar menjadi satu perjuangan yang akhirnya melahirkan Paguyuban Petani
Lahan Pantai (PPLP) sebagai wadah perjuangan petani lahan pantai untuk berjuang merebut tanah yang telah menjadi hak mereka. Aktor dalam gerakan petani yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo adalah individu itu sendiri atau petani lahan pantai sendiri yang menentukan formasi sosial. Petani lahan pantai atau PPLP yang menentukan kehendak serta keputusan sikap yang akan mereka ambil. Perjuangan PPPL yang lahir atas dasar inisiatif para kelompok petani di pesisir pantai selatan Kabupaten Kulon Progo melawan kekuatan modal dan klaim feodal atas tanah-tanah yang diakui sebagai milik Keraton Paku Alaman. Kasus yang dialami petani Kulon Progo atau Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) melawan perusahaan tambang pasir besi PT. Jogja Magasa Iron (JMI), yang mana salah satu pemiliknya adalah GKR Pambayun (Putri Sultan) jelas merupakan kasus yang memiliki implikasi feodalisme yang kuat. Betapa tidak, secara legalitas petani memiliki hampir semua prasyarat untuk mengklaim bahwa mereka berhak berada, bercocok tanam, dan tinggal di tanah pesisir pantan Kulon Progo.
PPLP melakukan berbagai strategi perjuangan politik diantara adalah dengan
melakukan aksi-aksi, yaitu demo anti tambang, aksi tuntutan dukungan kepada
DPRD, aksi pemblokiran jalan dan aksi penyanderaan. Aksi tersebut dilakukan untuk menunjukkan perlawanan PPLP agar di pesisir selatan Kulon Progo tidak ada pertambangan pasir besi. Dalam perjuangan politiknya, PPLP banyak menghadapi kendala diantaranya adalah adanya resistensi dari pemerintan daerah, serta kriminalisasi terhadap petani yang merupakan bagian dari PPLP. Akibat dari banyaknya kendala yang dihadapi PPLP, akhirnya PPLP melakukan terobosan perjuangan politik yang lebih inovatif yaitu dengan melakukan perlawanan terhadap kubu pendukung pemerintah dan juga menggandeng petani Indonesia serta solidaritas internasional. Tombak dari perjuangan PPLP saat ini adalah dengan terus dan terus menanam di lahan pantai yang merupakan mata pencaharian para petani dan juga guna memenuhi kehidupan dan masa depan mereka.

KeywordsGerakan, Perjuangan, Petani Lahan Pantai, PPLP
Type of WorkUndergraduate Thesis
Citation Key1969
You are here