Change Font Size

Change Screen

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

FORMULASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (Studi Mengenai Kenaikan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Banyumas)

JudulFORMULASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (Studi Mengenai Kenaikan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Banyumas)
Publication TypeStudent Thesis
AuthorsW.W, Candra Adhi
Call NumberANE.767
Other NumbersF1B007040
PublisherUniversitas Jenderal Soedirman
Place PublishedPurwokerto
Year of Publication2014
Date Published08/2014
Abstract

Kebijakan Pemerintah menaikan tarif parkir yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum ternyata menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Bagi kalangan masyarakat yang tinggal di pedesaan atau menengah kebawah merasa terbebani dengan adanya kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perumusan kebijakan kenaikan tarif parkir di Kabupaten Banyumas serta melihat bagaimana keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam perumusan kebijakan tersebut Penelitian ini menggunakan empat tahapan dalam perumusan kebijakan seperti yang dikemukakan oleh Budi Winarno yaitu; perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif untuk memecahkan masalah, dan penetapan kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah purposive sampling. Peneliti cenderung memilih informan untuk tujuan tertentu yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui permasalahannya secara mendalam. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang pemerintah Kabupaten Banyumas menaikan tarif parkir karena inisiatif dari pihak legislatif untuk meningkatkan PAD melalui sektor parkir. Proses formulasi kebijakan kenaikan tarif parkir tidak berjalan secara demokratis karena cenderung didominasi oleh kaum elit, sehingga kebijakannya bersifat top-down dan tidak ada pelibatan dari masyarakat maupun kelompok parkir dalam perumusan kebijakannya. Model formulasi yang penulis abstraksikan dalam perumusan kebijakan kenaikan tarif parkir adalah model elit, dimana peran masyarakat maupun kelompok parkir di Kabupaten Banyumas tidak dilibatkan dalam perumusannya. Penulis merekomendasikan model formulasi Demokratis dalam perumusan kebijakan tersebut. dimana dalam model demokratis, semua elemen yang berkepentingan dapat dilibatkan dalam perumusan kebijakan bersama-sama dengan eksekutif dan legislatif, sehingga artikulasi dari masyarakat dan kelompok parkir dapat tersalurkan hingga mencapai kesepakatan bersama

The policy of local government that increase parking rates published in the applicable local county Banyumas number 19 in 2011 about public service retribution it brings out the pros and cons in society. For people living in rural or the poor feel burdened by the presence of this policy. The purpose of this research is to know the parking rate increase policy formulations in Banyumas and see how the role of society and stakeholders in the formulation of these policies. This study uses four stages in the formulations of policy as expressed by Budi Winarno: formulating the problem, policy agenda, selection of alternatives to solve the problem and defining policy. The methods used in this research is descriptive qualitative methods. Purposive sampling technique was used in the selection of informants. Informants are considered trustworthy and know is used by the researchers as a speaker who knows the problem in depth. Data collection techniques include interviewing, observation, documentation. Data analysis techniques used in this research is qualitative data analysis with interactive analysis models. The results showed that the Government raise the background rate for parking because of legislative initiatives to increase PAD through the parking sector. The process formulations of policy rate increase parking undemocratic, because it is dominated by the elite, so the policy is both top-down and no involvement from the society and parking group in the formulation of its policies. The author describes a model in the formulation of policies on parking rate increase as an elite model, where the role of the society and group parking is not involved of the formulation process. The author recommends the formulation of a democratic model in the formulation of these policies, in this model, the society and parking groups to involved of policies formulations with the Executive and the legislative. so the opinions of society and parking group can be delivered up to reach a mutual agreement.

Keywords: Parking, policy formulation, retribution,

Keywordsformulasi kebijakan, parkir, retribusi
Citation Key1747
You are here