Change Font Size

Change Screen

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

Bias “Pro Poor Budgeting” Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Langgar, Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga Tahun 2015

JudulBias “Pro Poor Budgeting” Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Langgar, Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga Tahun 2015
Publication TypeStudent Thesis
AuthorsPratama, Ikhsan Rian
Call NumberPOL.521
Other NumbersF1D012021
PublisherUniversitas Jenderal Soedirman
Place PublishedPurwokerto
Year of PublicationSubmitted
Date Published03/2018
Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui bias pro poor budgeting dalam penyusunan anggaran pendapatan desa atau disingkat APBDes, penelitian ini juga bertujuan mengetahui siapa aktor dominan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa ini, dan yang diuntungkan atau dirugikan dalam perkara ini. APBDes Desa Langgar menunjukan masih sangat besar untuk belanja pegawai dibandingkan dengan untuk pemberdayaan masyarakat, sekitar 26,4% dari APBDes untuk penghasilan tetap aparatur dan sekitar 3,4% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Terlihat adanya ketimpangan anggaran dan menurut PP nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 19 nomor 2 menyebutkan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus sebagai pendekatannya. Hasil dari penelitian ini menunjukan dinamika dalam penyusunan APBDes Desa Langgar tahun 2015 belum sesuai undang-undang yang berlaku karena dari sisi pembuatan masyarakat dan juga para stakeholder belum terlibat sepenuhnya dan sempitnya ruang publik dalam penyusunanya, dari sisi anggaran juga belum sesuai prinsip pro poor budgeting dimana anggaran dalamAPBDes tersebut belum berpihak kepada masyarakat miskin. Lalu pihak eksekutif lah yang mendominasi dalam penyusunan APBDes Desa Langgar tahun 2015 karena tidak melibatkan masyarakat secara langsung dan juga peran BPD hanya sebagai pengesah saja. Lebih dari seperempat (1/4) anggaran hanya untuk gaji dan tunjangan pegawai sementara untuk pemberdayaan masyarakat hanya teranggar
sekitar 3% saja. Ini menunjukan yang diuntungkan adalah pihak eksekutif dan yang dirugikan adalah masyarakat.

KeywordsAPBDes, Bias pro poor, Desa Langgar, Dominasi
Citation Key3365
You are here