Pada Kamis 8 Desember 2022, civitas academica Hubungan Internasional berpartisipasi pada sesi diskusi daring dari Bali Democracy Forum (BDF). BDF adalah forum internasional yang diinisiasi oleh Indonesia di tahun 2008 untuk membahas mengenai pengalaman demokrasi di wilayah Asia Pasifik. Pada kegiatan tahun ini, diadakan sesi diskusi serentak oleh para akademisi dari berbagai kampus mitra dari Kementerian Luar Negeri, termasuk FISIP Universitas Jenderal Soedirman di dalamnya. Peserta diskusi diharapkan dapat memberikan berbagai masukan terkait fungsi dan pelaksanaan BDF bagi proses demokratisasi Indonesia khususnya dan wilayah Asia-Pasifik umumnya.
Forum diskusi yang digelar di FISIP UNSOED menghasilkan beberapa poin rekomendasi. Yang pertama, pada tahun 2023, Indonesia akan memegang dua posisi penting terkait dengan demokrasi, yaitu Ketua ASEAN dan Tuan Rumah Bali Democracy Forum 2023. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengangkat isu demokratisasi di regional ASEAN seperti Pemilu di Myanmar tahun 2023. Pemilu di Myanmar berpotensi menimbulkan pergolakan di kawasan dengan kepemimpinan Junta Militer di Myanmar yang akan memmundurkan pemilu demokratis di Myanmar. Isu ini harus dijadikan prioritas di pertemuan BDF untuk menjaga postur demokrasi di Asia Tenggara dan Asia Pasifik secara umum.
Kedua, di tengah menguatnya populisme kanan yang menjadikan isu-isu identitas sebagai komoditas politik di dunia, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia harus menjadi leader dalam gerakan memerangi penggunaan isu identitas dalam politik. Forum BDF adalah forum yang tepat untuk mendiskusikan permasalahan global ini ketika negara-negara yang hadir mayoritas mempunyai permasalahan yang sama.
Ketiga, paska BDF, Pemerintah Indonesia diharapkan mulai menjaga integritas demokrasi di dalam negeri dengan berkaca pada dinamika dan pengalaman yang dihadapi oleh para negara yang hadir di BDF. Akumulasi pengalaman tersebut menggambarkan arah pergerakan demokrasi dunia saat ini, sehingga BDF akan menemukan titik pentingnya jika Pemerintah Indonesia bisa merangkum pengalaman negara-negara anggota untuk dijadikan pertimbangan merumuskan home-grown democracy yang sesuai dengan konteks sosial di Indonesia dan sejalan dengan cita-cita bangsa serta Pancasila.
Rekomendasi tersebut telah dikirimkan kepada Kementerian Luar Negeri sebagai bentuk kontribusi terhadap proses pengembangan demokrasi melalui Bali Democracy Forum.
Salam FISIP! Salam solidaritas!